Selama 10 Tahun ke Depan, RI Harus Bayar Bunga Utang yang Tinggi

""kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju karena beban interest ini di negara maju relatif kecil. Seperti kita tahu bahwa yield daripada governance bonds di negara maju""

KBR, Jakarta— Staf Khusus Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede mengungkapkan, Indonesia masih membayar interest rate atau bunga utang dan premi yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain.

"Di situlah harus ada kordinasi dengan monetary policy bagaimana supaya bunga utang kita, atau yield dari kupon yang harus kita bayar itu tidak terlalu tinggi. Dan terus terang kita sekarang masih membayar premi yang terlampau tinggi dibandingkan dengan negara lain. Ini yang mungkin menjadi kunci," kata Raden Pardede pada acara Banggar DPR RDPU dengan Pakar/Ahli Ekonomi dan Keuangan, Kamis (27/1/2022).

Kondisi ini, lanjutnya, menjadi isu kekawatiran kesinambungan fiskal, khususnya jangka pendek.

• Baca Juga:
• Di Akhir 2021, Pendapatan Negara Meningkat 21,6 Persen
• Sri Mulyani Optimistis, Defisit APBN Tahun Ini Lebih Rendah Dibanding 2021

Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia harus membayar bunga utang hingga 6 persen. Berbeda halnya dengan negara maju. Bunga utang yang dibebankan kepada negara maju justru lebih rendah berkisar 0,5–1 persen kendati jumlah utang mereka di atas 120 persen terhadap Product Domestic Bruto (PDB).

"Ini menjadi kurang masalah kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju. Karena beban interest ini di negara maju relatif kecil. Seperti kita tahu bahwa yield dari governance bonds di negara maju sangat rendah. Itu bedanya dengan kita," katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan Rp405,86 triliun pada 2022 untuk membayar bunga utang.

Hingga Desember tahun lalu, utang yang dipikul Indonesia mencapai Rp6,9 triliun dengan besaran bunga utang sekitar 20 persen dari pendapatan negara 2021 sebesar Rp2.003,1 triliun.

Editor: Agus Luqman

• yield
• governance bonds
• bunga utang
• defisit APBN
• APBN 2022