Bagikan:

Sambut Tantangan Ekonomi 2022, OJK Bakal Fokus Pada 5 Prioritas Ini

"Termasuk motor listrik berbasis baterai yang sudah kita mulai dengan menurunkan ATMR 20 persen, lebih rendah dari yang biasa. Dan ini akan perluas industri ini mulai dari hulu sampai hilir."

NASIONAL | KABAR BISNIS

Kamis, 20 Jan 2022 14:37 WIB

Author

Ranu Arasyki

Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso saat menyampaikan kinerja industri jasa keuangan di hadapan Pres

Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso saat menyampaikan kinerja industri jasa keuangan di hadapan Presiden Joko Widodo. Kamis, (20/1/22) (Foto: OJK)

KBR, Jakarta— Menghadapi tantangan di ekonomi di industri keuangan tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menyiapkan lima kebijakan prioritas di sektor jasa keuangan.

Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, OJK akan fokus terhadap lima kebijakan prioritas untuk menghadapi tantangan ekonomi di aspek eksternal dan internal, pertama, meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan dengan memberikan insentif dan mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai arahan komoditas yang ditunjuk pemerintah

"Termasuk motor listrik berbasis baterai yang sudah kita mulai dengan menurunkan ATMR 20 persen, lebih rendah dari yang biasa. Dan ini akan perluas industri ini mulai dari hulu sampai hilir. Di samping itu kami akan melanjutkan stimulus untuk mendorong kredit dan pembiayaan kepada sektor properti," katanya pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, Kamis (20/1/2022).

Kedua, lanjut Wimboh, OJK akan mempersiapkan sektor keuangan untuk menghadapi normalisasi kebijakan di negara maju dan domestik. Kebijakan ini mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas jika terjadi dampak negatif terhadap normalisasi program restrukturisasi kredit.

OJK, sambungnya, akan mendorong percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit dan pembiayaan agar tidak terjadi cliff effect pada saat nanti normalisasi atas restrukturisasi pada 2023. Kemudian, OJK akan menata industri reksa dana dan menguatkan tata kelola industri pengelolaan investasi serta mempercepat penyelesaian reformasi Industri Keuangan NonBank (IKNB).

Baca Juga:

OJK Jaring Debitur Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren

Masuki Akhir Tahun, Penetrasi Kredit Perbankan ke Multifinance Masih Rendah

"Prioritas kebijakan ketiga, menyusun skema pembiayaan berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dalam rangka penciptaan ekonomi-ekonomi baru, antara lain dengan pendirian bursa karbon, dan pendirian taksonomi hijau 1.0." sambung Wimboh.

Wimboh mengatakan, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia yang terdiri atas PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan pemerintah tengah mengakselerasi kerangka pengaturan bursa karbon (jual beli karbon) di Indonesia.

Dalam taksonomi hijau yang tengah disusun, kata Wimboh, OJK mengkaji sebanyak 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi yang berkaitan dengan taksonomi hijau. Dia mengungkapkan, saat ini setidaknya terdapat 919 sektor/subsektor itu telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait.

Taksonomi hijau ini menurut dia bakal menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai taksonomi hijau, selain Tiongkok, Uni Eropa, dan Asean.

"Dan taksonomi hijau ini mohon diluncurkan oleh Bapak Presiden pada kesempatan ini dan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk OJK yang sudah dimulai dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) lebih rendah kredit kendaraan berbasis baterai," imbuhnya.

Kemudian, prioritas keempat yakni memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada 2024. Porsi penyaluran kredit minimal 30 persen itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang akan dilakukan dengan berbagai model.

Baca Juga:

Luhut: Bentuk 17,2 Juta UMKM Digital Hingga Surat dari Pengusaha Tajir Dunia

Akumido Minta OJK Hapus Piutang Pelaku UMKM Terdampak Covid-19

Di antara model tersebut, kata Wimboh, OJK akan menerapkan model klaster dalam sistem satu bersama berkaitan dengan aspek pembiayaan, pemasaran oleh off taker, pembinaan, dan optimalisasi lahan yang belum tergarap. Upaya ini akan menggandeng gubernur dan kepala daerah.

Adapun, saat ini OJK tengah mendorong program-program pembiayaan lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster, kredit melawan rentenir, digitalisasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), lembaga keuangan mikro termasuk bank wakaf mikro.dan skema pemasaran melalui Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI).

"Di pasar modal terus akan kami kembangkan pembiayaan UMKM melalui security crowdfunding yang sudah kami luncurkan pada awal 2021," paparnya.

Prioritas terakhir, OJK akan memperkuat transformasi digital sektor jasa keuangan. Upaya ini, kata dia, sejalan dengan pengembangan ekonomi digital secara nasional agar masyarakat dapat mengakses produk/jasa keuangan dengan harga murah, berkualitas, dan akses yang lebih cepat sehingga mengurangi potensi terjadinya ekses dalam bertransaksi.

"Hal ini akan kami lakukan literasi, edukasi kepada masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen. Kami tetap mendukung penegakan hukum apabila ada yang dilanggar. Kami juga mendorong keuangan formal seperti perbankan dan IKNB masuk ke bisnis online digital sehingga bisa menutup gap permintaan yang begitu besar di masyarakat," pungkasnya.

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Buntu Penolakan Pemekaran Wilayah Papua