KBR, Yogyakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendukung usulan pembentukan pengadilan pemilu sebagai institusi penyelesaian sengketa hasil pemilu.
Menurut Mahfud, gagasan itu bagus dan karena itu ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas usulan itu.
"Menurut saya apakah nanti Mahkamah Pemilu atau bukan dalam pembicaraan lebih lanjut. Tapi yang substansinya kita perlu peradilan pemilu yang bulat, transparan, akuntabel itu sudah ketemu di disertasi," kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Jumat (7/1/2022).
Baca juga:
- Sudah Masuk Tahapan Pemilu, DPR: Tak Mungkin Revisi Presidential Threshold
- Harapan Harmonisasi antar UU di Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024
Dukungan itu disampaikan Mahfud seusia ia menguji disertasi doktoral Rayendra Erwin Moeslimin Singajuru. Disertasi itu berjudul Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu di Indonesia.
Meski begitu, Mahfud mengatakan jika wacana itu disetujui, maka perlu dibicarakan paling tidak dalam kurun waktu setahun ini sebelum Pemilu 2024.
"Perlulah kita segera merumuskan kelembagaannya. Karena masih kesini apa kesana atau berdiri sendiri. Masih perlu didiskusikan lagi dengan stakeholder, DPR nya pingin apa, Mendagri ingin apa, rakyat ingin apa, perguruan tinggi bagaimana kita masih diskusikan," kata Mahfud.
Ia juga mengatakan perlu dikaji lebih dulu apakah pembentukan kelembagaan pengadilan pemilu perlu dilakukan dengan mengamandemen undang-undang pemilu.
"Kita lihat. Itu salah satu alternatif. Tapi kalau amandemen, lama. Amandemen tidak semudah membuat undang-undang," kata Mahfud.
Dalam ujian terbuka promosi doktor itu, Rayendra mengatakan sengketa pemilu hampir pasti selalu ditemui di setiap pemilu. Ini menimbulkan kompleksitas hukum dan politik. Sementara belum tersedia institusi penyelesaian sengketa yang kuat dan mapan.
Baca juga:
- KPU Tak Ambil Sikap di Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu
- Survei Capres PRC: Prabowo, Ganjar, dan Anies Teratas
Editor: Agus Luqman
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
