KBR, Jakarta - LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam penunjukan sejumlah aktor pelanggar HAM sebagai pejabat di pemerintahan maupun militer. Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menjelaskan, penunjukan itu dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai bentuk balas budi semata, tanpa mempertimbangkan rekam jejak yang bersangkutan.
Pemerintah juga dianggap melanggengkan impunitas dengan membiarkan pelaku pelanggaran HAM mengisi posisi jabatan strategis.
Baca juga:
"Saya melihat sebetulnya penempatan posisi posisi terhadap eks anggota tim mawar ataupun aktor-aktor pelanggaran HAM berarti lainnya itu adalah semata-mata sebagai bentuk balas budi tanpa melihat pentingnya rekam jejak dalam pengisian posisi-posisi tersebut, sehingga tidak mengindahkan sama sekali terkait sejarah yang sebetulnya harus diselesaikan oleh pemerintah terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar Fatia dalam Diskusi daring "Impunitas Berjaya di Era Joko Widodo: Dulu Menculik, Sekarang Dilantik," Jumat (7/1/2022).
Baca juga:
Sebelumnya, Panglima TNI Andika Perkasa memberikan promosi jabatan kepada Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya menggantikan Mulyo Aji. Untung pernah menjadi anggota Tim Mawar Kopassus bentukan Prabowo Subianto, yang disebut-sebut terlibat dalam penculikan aktivis pada 1997-1998.
Selain Untung, dua eks-tim mawar, yaitu Dadang Hendra Yudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus juga mendapat promosi jabatan ke Kementerian Pertahanan.
Editor: Muthia Kusuma
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
Hanya sosok Ganjar Pranowo yang disiapkan sebagai Bacapres oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi guna melanjutkan kepemimpinan Indonesia,
Pasar tekstil lokal kini dibanjiri produk tekstil impor yang harganya lebih murah ketimbang harga produk dalam negeri, terlebih lagi mereka menjual dengan cara online.
Meski berbagai intervensi sudah dilakukan tapi hingga kini belum ada tanda-tanda penurunan harga beras.
