KBR, Jakarta- Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut bekas Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin 4 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Azis menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap tindak pidana korupsi di daerah.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Azis Syamsuddin dengan pidana penjara selama 4 tahun 2 bulan serta pidana denda sejumlah Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Jaksa Penuntut Umum PN Jakarta Pusat, Senin (24/1/2022).
Jaksa Penuntut Umum turut membeberkan beberapa hal yang memberatkan tuntutan terhadap terdakwa politikus partai Golkar tersebut. Seperti, tidak mendukung pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan merusak kepercayaan masyarakat kepada dirinya selaku pimpinan anggota dewan perwakilan rakyat.
Baca juga:
- Terima Suap dari Eks Wakil Ketua DPR, Bekas Penyidik KPK Divonis 11 Tahun Penjara
- KPK akan Selidiki Dugaan Ada Pegawai KPK yang Bisa Disetir Azis Syamsuddin
Azis dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Menurut jaksa penuntut umum, Azis dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Azis menjadi terdakwa kasus dugaan suap terhadap bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Duit suap sebesar Rp 3,1 miliar itu ditengarai untuk mengurus penanganan perkara suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah.
Editor: Rony Sitanggang
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
