Bagikan:

Kasus Omicron Tinggi, Epidemiolog Kritik Pembatasan Kegiatan Tidak Jelas

Kebijakan pemerintah yang ada saat ini belum disesuaikan dengan penyebaran varian Omicron yang bergerak cepat, hingga mampu melakukan tranmisi lokal.

NASIONAL

Rabu, 19 Jan 2022 01:36 WIB

Omicron

Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka PTM 100 persen di SDN Mejobo, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (14/1/2022). (Foto: ANTARA/Yusuf Nugroho)

KBR, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta pemerintah melakukan pembatasan yang lebih konkret untuk menekan laju penularan Covid-19, khususnya varian Omicron.

Menurut Tri Yunis, kebijakan pemerintah yang ada saat ini belum disesuaikan dengan penyebaran varian Omicron yang bergerak cepat, hingga mampu melakukan tranmisi lokal.

Tri Yunis menyebut salah satu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai adalah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen yang masih dijalankan.

"PPKM level satu dan dua harusnya berbeda. Itu kesalahan SKB empat menteri ya. Karena di SKB empat menteri itu memang dibenarkan kalau di PPKM level satu dan level dua itu boleh sekolah 100 persen. Itu yang salah. Yang kedua menurut saya PPKM level satu dan level dua harusnya benar-benar berdasarkan skoringnya, harusnya berdasarkan jumlah kasus. Sehingga resiko daerah itu berbeda begitu. Per 100 populasi," kata Tri saat dihubungi KBR (18/1/2022).

Baca juga:


Lebih jauh Tri Yunis Miko menjelaskan, seharusnya ada perubahan indikator dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Yaitu dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif omicron. Dengan begitu, mekanisme pembatasan kegiatan di satu daerah bisa saja berbeda dengan daerah lain.

"Menurut saya pembatasan sosialnya perlu dimodifikasi setiap levelnya. Pemerintah harus memodifikasi kriterianya. Yang kedua masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Karena cenderung pada kasus yang terus menurun, masyarakatnya abai," ucapnya.

Menurut pencermatannya, masyarakat cenderung abai ketika kasus positif Covid-19 menurun. Padahal kasus menurun tidak berarti menghapus resiko penularan virus ini.

"Kasus yang terus menurun menurut saya itu adalah kelemahan deteksi oleh surveilans kita. Bahwa surveilans kita mendeteksi di dua kabupaten turun. Padahal karena kontak tracingnya turun," katanya.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Buntu Penolakan Pemekaran Wilayah Papua