Bagikan:

Jokowi Minta Waspadai Investasi Bodong

Regulator dan otoritas di industri jasa keuangan, jangan kendor membasmi investasi ilegal atau bodong

NASIONAL

Kamis, 20 Jan 2022 13:51 WIB

Author

Ranu Arasyki

Minta Waspadai Investasi Bodong

Presiden Jokowi membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 (20/1/2022). (Foto: Tangkapan layar Youtube Jasa Keuangan)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta regulator dan otoritas di industri jasa keuangan, jangan kendor membasmi investasi ilegal atau bodong. Meskipun terjadi pandemi COVID-19, tapi pengawasan terhadap praktik investasi bodong harus terus ditingkatkan.

Untuk itu, Jokowi berpesan agar regulator sektor jasa keuangan dan sektor riil dapat terus saling mendukung serta menguatkan.

"Tanpa sektor jasa keuangan yang baik perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan tetapi sektor jasa keuangan juga tidak bisa kuat tanpa didukung pergerakan sektor riil. Jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor riil akan berpotensi memunculkan skema kongsi yang sangat merugikan masyarakat seperti investasi bodong, penipuan investasi dan sejenisnya. Juga berbagai model penipuan yang sangat merugikan masyarakat," ujar Presiden Jokowi saat Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia pada Kamis, 20 Januari 2022 di Youtube Jasa Keuangan.

Presiden Jokowi juga mengapresisasi kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berhasil melakukan koordinasi antar-sektor jasa keuangan. Jokowi juga menyampaikan harapannya, agar sektor dan industri jasa keuangan mengakselerasi pemulihan ekonomi, serta ikut menyukseska agenda reformasi struktural.

Hari ini, dilakukan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan dan Peluncuran Taksonomi Hijau. Dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, secara daring Kepala Negara resmi membuka pertemuan tersebut.

2022, Kredit Perbankan Tumbuh 7,5 Persen

Di kesempatan yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan, pertumbuhan kredit perbankan tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal itu didukung pertumbuhan kinerja sejumlah Industri Keuangan NonBank.

Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kredit perbankan tahun ini ditaksir bertumbuh 7,5 persen dengan peningkatan dana pihak ketiga (DPK) 10 persen. Perkiraan pertumbuhan itu sejalan dengan tantangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni 5,2 persen.

"Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan arah kebijakan tersebut di atas, dan juga proyeksi ekonomi kita sekitar 5,2 persen pada 2022. Kami memproyeksikan di 2022 akan lebih baik dari tahun lalu, sehingga kredit kami perkirakan akan tumbuh sekitar 7,5 persen dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sekitar 10 persen," ujar Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, Kamis (20/1/2022).

Baca juga:

Marak Korban Pinjol, Jokowi Minta OJK Percepat Literasi Keuangan Digital

Satgas Waspada Investasi: Fintech Salurkan Total Pinjaman Rp262 Triliun

Wimboh juga melaporkan, pada akhir tahun lalu, kredit di sektor perbankan sudah bertumbuh 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang minus 2,4 persen. Sedangkan permodalan perbankan terpantau masih cukup kuat, yaitu 25,6 persen. Hal ini juga didukung jumlah DPK yang bertumbuh 12,2 persen pada tahun lalu.

Kinerja perbankan yang terus membaik itu, menurut Wimboh, tidak terlepas kaitannya dari dampak kebijakan restrukturisasi kredit yang diterbitkan pemerintah. Dimana OJK kemudian memberikan ruang gerak bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19.

Editor: Fadli Gaper

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Buntu Penolakan Pemekaran Wilayah Papua