Bagikan:

Jenderal Andika Ancam Pecat Prajurit yang Lakukan Tindak Kekerasan

Pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI akan diusut secara tuntas tanpa pandang bulu.

NASIONAL

Senin, 24 Jan 2022 10:52 WIB

Sanksi bagi anggota TNI pelanggar hukum

Panglima TNI Andika Perkasa. Foto: ANTARA

KBR, Jakarta- Panglima TNI Andika Perkasa tidak akan menoleransi prajurit TNI yang melakukan tindak kekerasan. Jenderal bintang empat ini juga memastikan pelaku akan diberikan hukuman berat berupa sanksi pemecatan, terutama jika menggunakan senjata.

Menurutnya, prajurit yang menggunakan kekerasan saat menghadapi masyarakat pantas diberi sanksi berat agar menjadi efek jera.

"Kalau pakai senjata, itu kan berniat. Lain kalau misal tangan kosong masih beda. Sudah menggunakan alat, senjata tajam, harus dipecat," kata Andika dalam kanal YouTube Andika Perkasa, Minggu (23/1/2022).

Andika berjanji, pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI akan diusut secara tuntas tanpa pandang bulu.

"Ini orang sudah super tega, enggak bisa jadi penegak hukum lagi. Karena apa, supaya jadi bahan pembelajaran juga untuk yang lain. Jangan terlalu gampang," katanya.

Pemeriksaan

Sebelumnya, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad) Chandra W Sukotjo, memaparkan laporan terkait perkembangan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para prajurit TNI.

Chandra mengatakan, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran hukum disiplin militer oleh prajurit TNI yang memenuhi unsur tindak pidana umum.

"Kemudian dari saksi-saksi sudah diperiksa mencapai 24 orang dan sekarang pada tahap pemeriksaan berkas perkara," kata Chandra.

Catatan Komnas HAM

Sementara itu, puluhan orang meninggal akibat sejumlah kejadian kekerasan di Papua selama 2021. Catatan ini disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Konferensi Pers: Situasi Kekerasan Tahun 2020-2021 yang digelar secara daring dan luring, Senin, 17 Januari 2022.

Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Gatot Ristanto mengatakan kekerasan kepada masyarakat Papua disebabkan Polri/TNI maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

"Berkaitan dengan situasi kekerasan di Papua sebagai fokus isu yang dipantau selama tahun 2021, tentunya Komnas HAM mencatat sebanyak 53 peristiwa kekerasan terjadi di wilayah Papua yang dilakukan oleh Polri/TNI maupun OPM/KKB total jumlah korban mencapai 47 orang di antaranya 24 orang meninggal dunia," ujar Gatot dalam konferensi pers daring, Senin (17/1/2022).

Bentuk Kekerasan

Gatot menambahkan, bentuk kekerasan yang terjadi di Bumi Cendrawasih berupa kontak senjata, penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, pembakaran hingga perusakan barang atau bangunan.

Dalam catatan akhir tahun tersebut, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengatakan eskalasi kekerasan di Papua sangat mengkhawatirkan pada 2021.

Komnas HAM berharap pada 2022 pendekatan-pendekatan yang selama ini dianggap menimbulkan banyak korban, diubah menjadi pendekatan dialog perdamaian.

Hal ini sebagaimana yang sudah diusulkan Komnas HAM kepada Presiden Joko Widodo, dan kepada seluruh elemen masyarakat di Papua.

Baca juga:

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Cek Fakta: Benarkah China akan Ambil Alih Kalimantan?

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17