KBR, Jakarta - Anggota Komisi bidang Energi DPR, Kardaya Warnika mengusulkan agar harga batu bara untuk domestic market obligation (DMO) tidak mengikuti harga pasar.
Menurut Kardaya, jika harga DMO batu bara disesuaikan dengan harga pasar akan berimbas kepada kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di masyarakat.
"DMO itu kaitannya dengan harga, harga itu kaitannya dengan biaya PLN, biaya PLN kaitannya dengan subsidi, subsidi kaitannya dengan DPR. Saya kira kita bicara lama mengenai DMO itu. Kalau pakai harga pasar, itu tidak ada demo lagi. Berarti tidak begitu paham mengenai apa DMO itu, tujuannya dan ininya. DMO kok pake harga pasar," kata Kardaya dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, Kamis (13/1/2022).
Baca juga:
- DPR Usul PLN Beli Batu Bara Langsung ke Produsen Tanpa Melalui Trader
- Ekonom: Skema BLU Batu Bara Berpotensi Bikin Piutang Negara Membengkak
Kardaya Warnika meminta kebijakan DMO agar mengedepankan asas keadilan dan kemakmuran untuk masyarakat luas.
Untuk itu, dia meminta Kementerian ESDM membahas aturan DMO batu bara tersebut secara komprehensif dengan bersama DPR.
"Untuk urusan DMO harus dibicarakan dan disetujui di ruangan ini. Karena itu masalahnya masalah subsidi, masalah biaya pembangkitan. Kalau biaya pembangkitan naik ujung-ujungnya tarif akan naik, kalau tarif naik yang akan sengsara rakyat," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengusulkan skema Badan Layanan Umum (BLU) dalam pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri alias domestic market obligation (DMO) untuk sektor kelistrikan.
Pemenuhan DMO untuk kelistrikan dalam skema BLU, diusulkan menggunakan skema pungutan batu bara untuk dapat mensubsidi pembelian batu bara PLN di harga pasar.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengklaim bahwa usulan tersebut tidak akan menyebabkan terjadinya kenaikan tarif listrik.
Baca juga:
- Menteri ESDM: Perusahaan yang Tidak Patuhi DMO Akan Didenda
- Pasokan Batu Bara PLN Diklaim Teratasi, APBI Minta Keran Ekspor Segera Dibuka
Editor: Agus Luqman
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
