Bagikan:

Banjir Datang Bertubi-tubi, BNPB: Daerah Belum Begitu Tanggap Atasi Bencana

BNPB menyatakan pemerintah daerah adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani bencana alam termasuk banjir.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 12 Jan 2022 22:27 WIB

banjir

Warga mengangkut pakaian yang terendam banjir di Lhoksukon, Aceh Utara, Selasa (4/1/2022). (Foto: ANTARA/Rahmad)

KBR, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana menilai masih banyak daerah yang belum begitu tanggap terhadap bencana di daerah masing-masing.

Padahal, pemerintah daerah adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani bencana alam di daerahnya.

Dalam beberapa bulan terakhir terjadi bencana banjir dan longsor di berbagai daerah. Bencana banjir bahkan ada yang sampai berhari-hari. Di Aceh, banjir di sejumlah kabupaten kota menyebabkan 24 ribu orang mengungsi selama sepekan. 

Di Jayapura, banjir bahkan menewaskan sedikitnya 8 orang. Banjir juga terjadi di Kabupaten Lebak Banten, Pasuruan Jawa Timur, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, dan sejumlah daerah lain.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan sebetulnya pemerintah pusat sudah menyusun mekanisme koordinasi yang baik untuk daerah dalam memitigasi bencana atau saat tanggap darurat menghadapi bencana.

"Kalau misalkan daerah itu mungkin permasalahan-permasalahan klasik ya. Adanya keterbatasan dukungan sumber daya manusia, adanya keterbatasan regulasi, penganggaran. Berkisarnya pasti ada di situ. Meskipun dari sisi penganggaran pun Menteri Keuangan sudah menjelaskan bahwa di daerah itu ada namanya item anggaran di BTT, biaya tidak terduga yang harus dialokasikan oleh pemerintah daerah, yang akan digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam," ujar Abdul saat dihubungi KBR (12/01/22).

Baca juga:

Abdul Muhari mengatakan dalam mekanisme itu, pemerintah pusat dapat melakukan intervensi atau memberikan dukungannya ketika pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat sebelum terjadinya bencana, atau status tanggap darurat setelah terjadinya bencana. Namun masih ada keterbatasan pengetahuan di daerah.

"Mekanismenya pada saat terjadi atau sebelum terjadi, itu hal-hal apa saja yang harus dilakukan, kesiapsiagaan itu isinya bagaimana, atau upaya-upaya mitigasi banjir dan kesiapsiagaan masyarakat itu seperti apa, ada keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia yang benar-benar mampu untuk melakukan itu di daerah," katanya.

Ia mencontohkan, masih ada daerah yang belum maksimal dalam penyusunan peta risiko bencana.

"Untuk penyusunan peta risiko bencananya saja, banyak juga beberapa kali kami temui karena pimpinan daerah juga tidak semuanya paham di daerah mereka itu ada potensi bencana apa saja, ini proses-proses penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan kajian risiko bencana, ini masih dalam proses sinkronisasi sebenarnya," jelasnya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Subsidi dan Tata Kelola Pupuk Indonesia