Anggota DPR F-PKS Menyoroti Kinerja BNN Daerah, Mengapa?

"BNN seperti berperang tanpa amunisi yang maksimal."

KBR, Jakarta- Anggota Komisi bidang Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Nasir Djamil menyoroti kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah yang tidak optimal.

Menurut analisisnya, ada sejumlah faktor yang membuat kinerja BNN di level daerah tidak maksimal, antara lain karena anggaran, sumber daya manusia, hingga fasilitas sarana dan prasarana. 

Karena itu ia mendorong sejumlah masalah itu dibenahi bersama, agar tujuan pemberantasan narkoba bisa tercapai.

"Kalau kita ke BNN provinsi maupun kabupaten/kota, mereka kesulitan bukan hanya soal anggaran itu sudah problem klasik dan klise. Tapi, problem lainnya adalah sumber daya manusianya enggak ada, belum lagi sarana dan prasarana. Jadi memang kita harus ingatkan negara ini bahwa perang terhadap narkoba itu itu bukan hanya slogan, tapi mari kita implementasikan dengan benar," ujar Nasir dalam Rapat Kerja bersama BNN RI, Kamis (20/1/2022).

Baca juga:

• Johan Budi: UU Narkotika Perlu Direvisi

Nasir menegaskan, perang terhadap narkoba bukan slogan main-main. Namun, kata dia, saat ini BNN seperti berperang tanpa amunisi yang maksimal.

Dia mencontohkan, catatan Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK yang menaksir peredaran uang narkoba mencapai ratusan triliun rupiah dalam lima tahun terakhir. Akan tetapi, BNN baru bisa menyita Rp108 miliar dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di 2021.

"Menurut catatan PPATK dari 2016-2021 itu ada Rp400 triliun peredaran uang narkoba, sementara yang baru bisa kita tangkap atau amankan baru Rp108 miliar, jauh sekali angkanya," tuturnya.

Terlepas dari semua masalah tadi, Nasir mengapresiasi kinerja dari BNN secara keseluruhan yang berhasil mengungkap 760 kasus, dan menjerat lebih dari 1.000 orang yang menjadi tersangka dalam kasus peredaran narkotika.

Rapat kerja tersebut membahas evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan narkotika pada 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp1,6 triliun. Selain itu, DPR dan badan narkotika juga mendiskusikan rencana kerja BNN di 2022, serta program prioritas dan strategi dalam pencapaian. Tahun ini pagu anggaran BNN sebesar Rp1,8 triliun.

Editor: Sindu

• Komisi Hukum DPR
• Komisi III DPR
• Komisi 3 DPR
• BNN
• BNN RI
• BNN Daerah
• Badan Narkotika Nasional
• Narkotika
• Narkoba
• F-PKS
• Nasir Djamil