Bagikan:

Anggota DPR F-PKS Menyoroti Kinerja BNN Daerah, Mengapa?

BNN seperti berperang tanpa amunisi yang maksimal.

NASIONAL

Jumat, 21 Jan 2022 10:36 WIB

DPR Menyoroti Kinerja BNN Daerah

Ilustrasi peringatan Hari Antinarkoba Internasional. Foto: ANTARA

KBR, Jakarta- Anggota Komisi bidang Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Nasir Djamil menyoroti kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah yang tidak optimal.

Menurut analisisnya, ada sejumlah faktor yang membuat kinerja BNN di level daerah tidak maksimal, antara lain karena anggaran, sumber daya manusia, hingga fasilitas sarana dan prasarana. 

Karena itu ia mendorong sejumlah masalah itu dibenahi bersama, agar tujuan pemberantasan narkoba bisa tercapai.

"Kalau kita ke BNN provinsi maupun kabupaten/kota, mereka kesulitan bukan hanya soal anggaran itu sudah problem klasik dan klise. Tapi, problem lainnya adalah sumber daya manusianya enggak ada, belum lagi sarana dan prasarana. Jadi memang kita harus ingatkan negara ini bahwa perang terhadap narkoba itu itu bukan hanya slogan, tapi mari kita implementasikan dengan benar," ujar Nasir dalam Rapat Kerja bersama BNN RI, Kamis (20/1/2022).

Baca juga:

Nasir menegaskan, perang terhadap narkoba bukan slogan main-main. Namun, kata dia, saat ini BNN seperti berperang tanpa amunisi yang maksimal.

Dia mencontohkan, catatan Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK yang menaksir peredaran uang narkoba mencapai ratusan triliun rupiah dalam lima tahun terakhir. Akan tetapi, BNN baru bisa menyita Rp108 miliar dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di 2021.

"Menurut catatan PPATK dari 2016-2021 itu ada Rp400 triliun peredaran uang narkoba, sementara yang baru bisa kita tangkap atau amankan baru Rp108 miliar, jauh sekali angkanya," tuturnya.

Terlepas dari semua masalah tadi, Nasir mengapresiasi kinerja dari BNN secara keseluruhan yang berhasil mengungkap 760 kasus, dan menjerat lebih dari 1.000 orang yang menjadi tersangka dalam kasus peredaran narkotika.

Rapat kerja tersebut membahas evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan narkotika pada 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp1,6 triliun. Selain itu, DPR dan badan narkotika juga mendiskusikan rencana kerja BNN di 2022, serta program prioritas dan strategi dalam pencapaian. Tahun ini pagu anggaran BNN sebesar Rp1,8 triliun.

Editor: Sindu

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Buntu Penolakan Pemekaran Wilayah Papua