Bagikan:

30 Persen Porsi Kredit UMKM, Jokowi: Jangan Persulit Akses

"Tidak boleh lagi ada cerita, misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan"

NASIONAL | KABAR BISNIS

Kamis, 20 Jan 2022 15:23 WIB

Author

Ranu Arasyki

Presiden Jokowi memberikan arahan pada acara Pertemuan Tahunan IJK 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hij

Presiden Jokowi memberikan arahan pada acara Pertemuan Tahunan IJK 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia. Kamis (20/1/22). (Foto: Sekretariat Presiden)

KBR, Jakarta— Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan untuk mempermudah akses penyaluran kredit kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, dan pelaku usaha informal lainnya dalam memeroleh permodalan.

"Tidak boleh lagi ada cerita, misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, koperasi yang sulit mengakses permodalan. Ini harus bisa kita pahami dan bisa kita percepat sehingga bisa memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha dan juga UMKM untuk mengembangkan usaha atau memperbesar skala usahanya," katanya pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia, Kamis (20/1/2022).

Kemudahan akses kredit itu sejalan dengan akselerasi porsi kredit di sektor Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) yang ditargetkan pada 2024 sebesar 30 persen. Menurut Presiden, untuk mencapai target tersebut, harus diiringi dengan strategi dan aksi yang berkelanjutan.

Baca Juga:

Airlangga: Banyak Masyarakat Belum Tahu Subsidi Bunga KUR
Luhut: Bentuk 17,2 Juta UMKM Digital Hingga Surat dari Pengusaha Tajir Dunia

Saat ini, kata Presiden, sebesar 99,9 persen pelaku usaha Indonesia merupakan pelaku UMKM. Jokowi menyayangkan, kendati jumlah  UMKM sangat besar, sampai saat ini porsi kredit dari perbankan kepada sektor ini masih belum berubah, atau bertengger di kisaran 20 persen.

"Ini mungkin tiga sampai empat kali saya sampaikan di kisaran 20 persen saja. Oleh sebab itu, seperti tadi yang tadi yang telah disampaikan Bapak Ketua OJK bahwa target kita di 2024 bisa mencapai 30 persen porsi untuk UMKM kita. Untuk bisa sampai ke angka tersebut kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah saja, diperlukan strategi yang harus dijalankan dengan terobosan-terobosan dari sekarang dan diikuti oleh aksi-aksi yang serius, konsisten dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Presiden, UMKM merupakan komponen penting dalam memulihkan perekonomian dan berperan mengatasi persoalan bottleneck supply chain. Apalagi di tengah tingginya tren permintaan yang belum mampu dipenuhi para pemasok global.

Presiden melanjutkan, keberhasilan transformasi UMKM di masa pandemi menjadi modal awal untuk membawa pelaku usaha tersebut 'naik kelas' ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan begitu, UMKM diharapkan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan.

Baca Juga:

Jokowi Minta Waspadai Investasi Bodong

Presiden Jokowi Jelaskan Kendala dan Target Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Karena itu kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi Covid-19, khususnya terhadap ekonomi dan sektor keuangan serta dapat membantu sektor informal dan UMKM agar mampu bertahan. Dan kita harapkan bisa tumbuh lebih baik dengan melakukan berbagai inovasi dan terobosan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan pemerintah akan terus memacu pembangunan infrastruktur, reformasi di bidang manufaktur dan industri, meningkatkan hilirisasi mineral serta ekspor barang-barang olahan hasil tambang.

"Dan bolak balik saya sampaikan, setelah nikel akan kita stop bauksit, tembaga, timah, emas, untuk tidak diekspor dalam bentuk raw material. Dan pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus juga terus kita tambah dan tingkatkan. Diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian kita," paparnya.

Lebih lanjut, katanya, pemerintah akan melanjutkan kebijakan reformasi struktural akan dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis environmental, social & governance (ESG), terus mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Saya mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan menyukseskan agenda reformasi struktural tersebut," tutup Presiden.

Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Buntu Penolakan Pemekaran Wilayah Papua