KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menjamin akses pendidikan bagi semua orang, termasuk keluarga kurang mampu. Jokowi mengklaim, pemerintah telah menggelontorkan total 20 triliun rupiah untuk dana bantuan pendidikan di 2021 lalu.
Kepala Negara berkomitmen akan terus mengalokasikan anggaran mendukung aksesibilitas pendidikan, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
"Misalnya untuk tahun 2021, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk 21 juta siswa di seluruh tanah air. KIP kuliah yang anggarannya sekitar Rp 9,4 triliun juga telah diberikan kepada 1,1 juta mahasiswa di seluruh tanah air di tahun 2021," ujar Jokowi dalam Acara Ultah PDI-P secara daring, Senin (10/1/2022).
Jokowi menambahkan, pendidikan menjadi tantangan besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pandemi Covid-19 tidak bisa menghentikan peningkatkan taraf hidup rakyat melalui pendidikan.
Kata dia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah membentuk program merdeka belajar maupun kampus merdeka yang menyediakan magang bersertifikasi perusahaan ternama.
Baca juga:
- PTM 100 Persen, Jubir Vaksin Kemenkes: Bergantung Izin Orang Tua
- Kemendikbud: Sekolah PTM 100 Persen, Dibekali Teknologi QR Code
Editor: Fadli Gaper
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
Orang dengan mentalitas kepiting sulit mendukung orang lain.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
