Yasonna Dianggap Bohong Soal Buronan KPK, Irjen Kemenkumham Bentuk Tim Khusus

"Tim gabungan ini akan terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Bareskrim Polri, BSSN, Kemenkominfo, dan Ombudsman RI."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 24 Jan 2020 18:46 WIB

Author

Kevin Candra, Adi Ahdiat

Yasonna Dianggap Bohong Soal Buronan KPK, Irjen Kemenkumham Bentuk Tim Khusus

Menkumham Yasonna Laoly. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berencana membentuk tim gabungan untuk menelusuri keberadaan Harun Masiku, politikus PDIP yang kini sedang jadi buronan KPK.

Rencana ini disampaikan Inspektur Jenderal Kemenkumham Jhoni Ginting di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

"Dengan ini Inspektorat Jenderal akan membentuk tim gabungan yang bersifat independen. Tim gabungan ini akan terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Bareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Ombudsman RI," kata Jhoni Ginting 

Jhoni menuturkan proses pembentukan tim gabungan akan dimulai pekan depan.

"Secepatnya. Ini lagi dibuatkan suratnya, mungkin Senin atau Selasa sudah mulai jalan. Kita harus bikin surat terlebih dahulu kepada pemangku kepentingan yang kita anggap bisa membuka tabir dan mengungkap fakta-fakta," kata Jhoni Ginting.

Lihat Juga: Petisi 'Pecat Yasonna' Didukung Seribu Tanda Tangan

Inisiatif pembentukan tim gabungan ini dimunculkan Kemenkumham setelah beredarnya petisi yang mendesak pemecatan Menkumham Yasonna Laoly.

Akademisi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando, salah satu penggagas petisi tersebut, menganggap Menkumham Yasonna melakukan kebohongan publik soal keberadaan Harun Masiku.

Sebelumnya Yasonna menyebut bahwa Harun Masiku ada di luar negeri. Namun, belakangan diketahui bahwa buronan KPK tersebut sebenarnya ada di Indonesia.

"Dia (Menkumham Yasonna) jelas-jelas mengatakan 'pokoknya ada di luar negeri Harun Masiku itu'. Itu kalimat dia. Kok bisa salah? Itu kan agak nggak masuk di akal. Ini Dirjen Imigrasi di bawah dia, bisa sampai salah seperti itu," kata Ade Armando kepada KBR, Kamis (23/1/2020).

Sampai Jumat petang (24/1/2020), petisi pemecatan Menkumham Yasonna sudah ditandatangani sekitar 1.300 orang.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

13 Juli, Lebak dan Sukabumi Siap Lakukan Sekolah Tatap Muka