KBR, Jakarta- Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Kota Wuhan, Cina, meminta pemerintah segera mengevakuasi mereka.
Ayu Winda Puspita Sari, WNI yang mengambil kuliah magister di Central China Normal University di Wuhan, sudah menyampaikan permintaan itu ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing.
"Kita sudah minta evakuasi, KBRI dan Kemenlu sampai saat ini tetap mengusahakan, selalu mengusahakan supaya tetap dievakuasi," kata Ayu kepada KBR, Rabu (29/1/2020).
Saat ini Ayu tinggal bersama 28 mahasiswa WNI lain di asrama kampus. Mereka berupaya tetap tenang, meski wabah virus Corona Novel di Wuhan telah menjangkiti dan menewaskan banyak orang.
"Ya.. Kalau panik ya panik, tapi kami mencoba menghibur diri," kata Ayu.
Ayu melaporkan pasokan logistik di Wuhan masih ada namun harganya mahal. Ia menyebut KBRI Beijing telah memberi bantuan berupa uang tunai.
Ia juga mengatakan listrik dan air di sana masih tersedia, namun kota masih sepi karena banyak orang yang berdiam di rumah.
Menurut keterangan dari Komisi Kesehatan Nasional Cina, sampai Rabu (29/1/2020) virus Corona Novel telah menjangkiti sekitar 6 ribu orang, dan sudah menewaskan sekitar 130 orang.
Editor: Sindu Dharmawan
Selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu justru melemah dan cenderung jalan di tempat.
Presiden menginginkan agar para santri dapat bersaing dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya
Puluhan tersangka tersebut memiliki peran yang beragam.
Selebgram Kabur Karantina dan Absennya Bendera Merah Putih di Piala Thomas
Peran santri sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.
Pertemuan itu digelar dalam rangka penguatan pengawasan eksternal dalam aspek HAM.
Vaksinasi sangat tergantung, satu, stok atau logistik, kedua adalah layanan kesehatan, ketiga adalah masyarakat.
Fatia menilai, Presiden Jokowi tak punya komitmen dalam memperbaiki situasi HAM saat ini.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak mengendurkan kapasitas tes Covid-19 dan pelacakan kasus.
Berdasarkan data terakhir, timbulan sampah di Jateng pada 2020 mencapai 6 juta ton.
Hakim MK menilai kesaksian Fraksi Partai Demokrat dibutuhkan, karena fraksi itu memilih keluar atau walkout saat sidang paripurna DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja, pada 5 Oktober 2020.
Jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 51.722 unit. 
"Langsung kita mitigasi, sekolahnya (Klaster Covid PTM SD di Solo) langsung kita tutup sementara. Sekolah yang lain tidak perlu takut dilanjut PTM saja."
"Presiden menekankan kepada kami semua agar betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga"
"Segera dilakukan tracing, ya mudah-mudahan cepat. Tracing dan testing. Supaya kita bisa lakukan treatment (klaster covid PTM SD)"
Kepala negara menginstruksikan agar kegiatan seperti pernikahan dan pariwisata patuh penerapan prokes.
Saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan beberapa negara.
Sebetulnya kami sudah komunikasi dan ada beberapa event yang tetap dapat dilakukan
tim itu juga ditugaskan untuk menginvestigasi penyebab sanksi WADA untuk Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).
