KBR, Jakarta - Kelompok buruh mengancam bakal mogok kerja secara nasional bila tak dilibatkan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz.
"Komitmen DPR RI tadi akan mengajak kami membahas itu (omnibus law). Kami akan dilibatkan. Akan tetapi, sikap kami kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop," kata Riden kepada Antara, Senin (20/1/2020).
"Kami sekarang menunggu. Tadi Komisi IX sudah menjadwalkan, Baleg (Badan Legislasi DPR) pun sudah berjanji kepada kami untuk dilibatkan. Tentu sekarang kami menunggu," kata Riden.
Berita Terkait:
- GEBRAK: Upah per Jam Itu Akal-akalan Pengusaha
- LBH Jakarta: Omnibus Law Bikin Buruh Gampang Kena PHK
Janji Wakil Ketua DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memang berjanji akan melibatkan serikat buruh dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR.
"Saya sudah berjanji pada kawan-kawan buruh, untuk memfasilitasi mereka dengan Komisi IX, Komisi terkait dan Baleg, untuk membuat suatu tim kecil untuk melakukan diskusi dan berkoordinasi, agar apa-apa yang menjadi hambatan di UU Cipta Lapangan Kerja ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden," kata Dasco kepada KBR, Senin (20/1/2020).
Menurut Dasco, nantinya tim kecil yang berisi Anggota DPR dan perwakilan buruh itu akan membahas hal detil seperti fleksibilitas waktu kerja, upah per jam, dan lain-lainnya.
"Hal-hal yang kemudian mungkin menjadi ganjalan kawan-kawan juga merugikan kaum-kaum buruh ini, ini yang kita bantu fasilitasi, supaya UU cipta lapangan kerja ini adalah kepunyaan buruh, punya pengusaha, punya kita semua kan begitu," ujar Dasco.
Editor: Agus Luqman
"Kita masih di hotel, masih tidur-tiduran, sambil nunggu maskapai Oman Air mau memberangkatkan kami atau dikembalikan ke tanah air."
Tim KPK juga bergerak ke Jawa Timur. Ke Surabaya, Tulungagung, ke beberapa titik termasuk juga menyebar foto-foto para DPO di wilayah Jawa Timur.
"Saat ini kira-kira ada 80 ribu ton. Kebutuhan kita sebulan 46 ribu ton, jadi kira-kira kita cukup dua bulan ini. Dua bulan ini, kira-kira Maret ya abis."
Menurut serikat pekerja, direksi bermasalah itu ada di PT KAI, PT Pos Indonesia, Perum Peruri, LKBN Antara, dan anak perusahaan Jasa Marga.
"Microsoft ingin segera investasi di Indonesia, sehingga nanti akan dalam seminggu ini akan kita putuskan untuk membuat regulasi sederhana.”
"Waktu di Natuna, kita merasa seperti punya keluarga baru. Kita menghabiskan waktu dua minggu bersama, jadi rasa solidaritasnya tinggi, saling mendukung."
"Semua negara, baik mereka punya kasus (COVID-19) atau tidak, harus bersiap untuk potensi pandemik," kata Dr Tedros, Direktur Jenderal WHO.
"Saya pikir, kemungkinan besar (penyebaran virus COVID-19) pada akhirnya tak bisa ditahan," kata Marc Lipsitch, profesor epidemiologi dari Universitas Harvard.
"Lion Air senantiasa berkoordinasi dengan otoritas penerbangan setempat di Arab Saudi" 
"Karena apapun yang namanya kesehatan itu memang dinomor satukan oleh pemerintah Arab Saudi,"
"Kita periksa kesehatannya setelah penyelesaian administrasi, nama, kesesuaian paspor dan sebagainya, kita periksa. Sekarang alhamdulillah sehat semua."
"Peminjaman, karena kalau menunggu recovery asset sampai inkrah kan lama. Proses hukum lama. Sementara nasabah ini butuh cepat."
"Kalau dia tidak EV, nanti tidak boleh masuk ke kota itu. Nanti di luar kota ada tempat parkir kendaraan non-EV. Setelah itu masuknya ke dalam menggunakan EV atau publik transportasi yang juga EV."
Banjir ini juga menimbulkan korban jiwa 5 orang, dan korban hilang 3 orang.
"Nanti saja kalau masterplannya sudah selesai. Nanti kan masterplan kalau sudah jadi, oh ini gedung, ini rumah, ini apa gitu. 
“Berlaku untuk semua agama, bagi yang mau. Yang tidak, nggak apa-apa,"
"Hal ini menguatkan dugaan publik bahwa kinerja penindakan KPK akan merosot tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya," kata ICW.
Pemerintah memberi diskon tiket pesawat ke 10 destinasi wisata dalam negeri, yang sepi kunjungan akibat wabah COVID-19.