KBR, Jakarta - Kelompok buruh mengancam bakal mogok kerja secara nasional bila tak dilibatkan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz.
"Komitmen DPR RI tadi akan mengajak kami membahas itu (omnibus law). Kami akan dilibatkan. Akan tetapi, sikap kami kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop," kata Riden kepada Antara, Senin (20/1/2020).
"Kami sekarang menunggu. Tadi Komisi IX sudah menjadwalkan, Baleg (Badan Legislasi DPR) pun sudah berjanji kepada kami untuk dilibatkan. Tentu sekarang kami menunggu," kata Riden.
Berita Terkait:
- GEBRAK: Upah per Jam Itu Akal-akalan Pengusaha
- LBH Jakarta: Omnibus Law Bikin Buruh Gampang Kena PHK
Janji Wakil Ketua DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memang berjanji akan melibatkan serikat buruh dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR.
"Saya sudah berjanji pada kawan-kawan buruh, untuk memfasilitasi mereka dengan Komisi IX, Komisi terkait dan Baleg, untuk membuat suatu tim kecil untuk melakukan diskusi dan berkoordinasi, agar apa-apa yang menjadi hambatan di UU Cipta Lapangan Kerja ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden," kata Dasco kepada KBR, Senin (20/1/2020).
Menurut Dasco, nantinya tim kecil yang berisi Anggota DPR dan perwakilan buruh itu akan membahas hal detil seperti fleksibilitas waktu kerja, upah per jam, dan lain-lainnya.
"Hal-hal yang kemudian mungkin menjadi ganjalan kawan-kawan juga merugikan kaum-kaum buruh ini, ini yang kita bantu fasilitasi, supaya UU cipta lapangan kerja ini adalah kepunyaan buruh, punya pengusaha, punya kita semua kan begitu," ujar Dasco.
Editor: Agus Luqman
Tanggung jawab Kementerian Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi adalah memperkuat ketahanan pangan nasional. 
"Saya kira ini kewarasan kita ini sudah luar biasa tidak dipakai gitu lho." 
"Ppengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan"
"Artinya kalau bicara tentang pendapatan negara, ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh KKP, oleh menteri kita. Jadi bukan untuk kemaslahatan negara, tapi untuk kemaslahatan makelar."
"Walaupun format tidak sesuai dengan yang kita rencanakan semula, perayaan hari ulang tahun ke 75 Republik Indonesia ini tetap harus hikmat."
Dari hasil investigasi, Polri mengklaim bahwa Satgas Tinombala sudah memberi peringatan terlebih dahulu sebelum menembak. 
"Sampai hari ini sudah ada 31 perusahaan yang sudah kita verifikasi faktual yang diumumkan ada 26."
"Dianjurkan kepada anak-anak maupun orang tua jangan ikut salat Iduladha,"
"Pembatasannya tergantung kondisi penyebarannya di daerah. Karena destinasi wisata adanya di daerah." 
Akan tetapi, sebelum resmi menyandang gelar sarjana, polisi menangkapnya pada 2 September 2019.
"Bayinya sudah pulang duluan kalau stabil. Dan alhamdulilah sebanyak 35 pasien positif itu pulang selamat," 
"Kami teruskan kepada KASN ada 324"
"Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, dihitung setelah terdakwa selesai jalani pidana pokok. Menyatakan menolak permohonan JC yang diajukan oleh terdakwa,"
"Terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan ini. Tidak datar-datar saja,"
"Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar,"
“Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan. Nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi saya buatin perpu,"
"Jadi ikan ikan yang pada saat sebelum pandemi kita lihat kurang, sekarang jumlahnya banyak sekali. Sekarang kita lihat tuna cuma dari pelabuhan yang ada di sana, terus juga hiu"
"Ini era KPK yang paling banyak problemnya. Saya rasa belum pernah KPK sekacau ini masalahnya, dan belum pernah juga kepercayaan publik jatuh"
"Dewas tentu akan pelajari dan kumpulkan bukti dan faktanya terlebih dahulu,"
