KBR, Jakarta - Kelompok buruh mengancam bakal mogok kerja secara nasional bila tak dilibatkan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz.
"Komitmen DPR RI tadi akan mengajak kami membahas itu (omnibus law). Kami akan dilibatkan. Akan tetapi, sikap kami kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop," kata Riden kepada Antara, Senin (20/1/2020).
"Kami sekarang menunggu. Tadi Komisi IX sudah menjadwalkan, Baleg (Badan Legislasi DPR) pun sudah berjanji kepada kami untuk dilibatkan. Tentu sekarang kami menunggu," kata Riden.
Berita Terkait:
- GEBRAK: Upah per Jam Itu Akal-akalan Pengusaha
- LBH Jakarta: Omnibus Law Bikin Buruh Gampang Kena PHK
Janji Wakil Ketua DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memang berjanji akan melibatkan serikat buruh dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR.
"Saya sudah berjanji pada kawan-kawan buruh, untuk memfasilitasi mereka dengan Komisi IX, Komisi terkait dan Baleg, untuk membuat suatu tim kecil untuk melakukan diskusi dan berkoordinasi, agar apa-apa yang menjadi hambatan di UU Cipta Lapangan Kerja ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden," kata Dasco kepada KBR, Senin (20/1/2020).
Menurut Dasco, nantinya tim kecil yang berisi Anggota DPR dan perwakilan buruh itu akan membahas hal detil seperti fleksibilitas waktu kerja, upah per jam, dan lain-lainnya.
"Hal-hal yang kemudian mungkin menjadi ganjalan kawan-kawan juga merugikan kaum-kaum buruh ini, ini yang kita bantu fasilitasi, supaya UU cipta lapangan kerja ini adalah kepunyaan buruh, punya pengusaha, punya kita semua kan begitu," ujar Dasco.
Editor: Agus Luqman
"Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi yang terpadu dan intensif mengenai produk industri keuangan nasional termasuk fitur-fiturnya sebagai langkah meningkatkan inklusi dan literasi keuangan nasional"
Sepucuk senjata api laras panjang dan inventaris milik Polsek Nimboran juga hangus bersama kantor yang dibakar.
"Dari target lima juta pelamar tahun ini, hanya tercatat empat juta peserta seleksi, untuk mengisi lebih dari 700 ribu formasi"
Operasi Aman Nusa II dimulai oleh Mabes Polri pada 3 Juli 2021.
Tingkat kematian dalam isolasi mandiri cukup tinggi kalau tidak ada pemantauan. Jadi adanya tempat isolasi terpusat adalah solusi sementara untuk mengurangi beban di rumah sakit
"Sebelumnya kita sudah menerima 7,5 juta dosis. Keseluruhannya kita sudah menerima 8 juta dosis vaksin Sinopharm di Indonesia"
Namun, keterisian ranjang pasien (BOR) COVID-19 di instalasi gawat darurat (IGD) masih di atas angka 90 persen.
Bantuan itu merupakan tambahan dari program untuk UMKM sebelumnya yang telah berjalan
Ada sejumlah pertimbangan mengapa pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM
Bantuan itu diberikan untuk menjamin kelangsungan hidup warga yang terdampak pandemi, termasuk buruh.
Pemerintah tengah mengembangkan kawasan pariwisata di tiga pulau, yakni Pulau Rinca, Pulau Padar dan Pulau Komodo
"Jangan bebani anak-anak kita dengan persiapan secara kognitif umpamanya secara psikis terhadap Asesmen Kompetensi Minimum. AKM bukan ujian."
"Kita harus prioritaskan nakes karena merekalah tentara kita yang bertempur sehari-hari,"
"Saya memohon dengan sangat, tolong jangan dialihkan ke non-nakes. Kita harus prioritaskan nakes karena merekalah tentara kita yang bertempur sehari-hari."
Pemerintah akan mengintegrasikan sejumlah aplikasi pelacakan yang telah ada di Indonesia
"Jadi daerah harus lebih cermat mengatur proses vaksinasi, karena kita tahu vaksin ini kan digunakan atau diberikan untuk usia di atas 12 tahun tanpa ada kategori-kategori tertentu"
"Kalau dilihat komoditas penyumbang inflasi di Sorong di antaranya kenaikan harga komoditas ikan kembung dengan andil 0,52 persen, kenaikan harga cabai rawit yang mengambil andil 0,22 persen" 
Ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriyani Rahayu menyumbang medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Medali ini menjadi kado ulang tahun HUT ke-76 RI.
"Kita lihat per akhir Juli kemarin itu positivity rate-nya masih di angka sekitar 25 persen. Ini menandakan kapasitas pemeriksaan kita tidak maksimal, walaupun diklaim sudah ditingkatkan."
Tujuannya untuk mengimbangi kebijakan tersebut dan pada akhirnya, menuntut pencabutan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi.
