BERITA

Pengiriman ke Natuna, KNTI: Menumbalkan Nelayan

Pengiriman ke Natuna, KNTI: Menumbalkan Nelayan

KBR, Jakarta- Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata meminta pemerintah melakukan proses yang jelas terhadap pemberangkatan nelayan dari Pantura ke perairan Natuna. Ia menyebut nelayan yang dikirim ke Natuna harus punya kapasitas dan kemampuan yang mumpuni untuk berlayar di sana.

Ia menyebut, tidak mudah untuk nelayan nantinya beradaptasi berganti alat tangkap  dan  kapal, sebab karakteristik perairan di Pantura atau Jawa dengan Natuna sangat berbeda. Ia meminta pemerintah memastikan segala sesuatunya bagi nelayan yang berangkat, mulai dari keselamatan hingga kebutuhan nelayan.

"Prosesnya tidak bisa hanya mindahin dari nelayan menangkap di yang biasanya mungkin di perairan Timur  atau laut Jawa. Tiba-tiba dikirim ke zona ekonomi eksklusif di Natuna. Kondisi arus dan lain-lain kan berbeda. Itu yang harus dipastikan. Bahwa mereka tidak hanya sekadar dipindahkan dari Pantura ke sana gitu. Nah itu kan enggak pas. Itu sama saja menumbalkan nelayan Indonesia," kata Marthin kepada KBR (06/01/20).


Marthin menambahkan, bila persiapan tak dilakukan dengan matang maka akan berisiko kepada nelayan, utamanya soal keselamatan. Ia juga mendesak agar pemerintah melalui TNI AL dan Bakamla  memperkuat pengawasan di perairan Natuna.

"Mayoritas nelayan kita dari 650an ribu ribuan itu 95 persennya skala kecil di bawah 10 GT. Berarti sisanya sekitar lima persen bisa dikatakan yang menengah ke atas gitu kan itu sangat kecil jumlahnya enggak lima persen bahkan. Satu persen kurang kali ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bakal memobilisasi seratusan nelayan Pantura ke perairan Natuna. Hal itu guna menindaklanjuti masuknya kapal asing dari Cina dan Vietnam serta kegiatan pencurian ikan di wilayah Natuna.

Rencana  itu  mendapat respons dari nelayan di Pemangkat Sambas, Kalimantan Barat.

Satu diantara nelayan, Juniardi mengaku mendengar rencana itu dari grup Whatsapp para nelayan. Namun dia enggan ikut serta karena tak ada jaminan untuk nelayan.


"Kita belum ada pengarahan, dan kita juga tidak berani berangkat karena risikonya terlalu besar.  Apalagi itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan," kata Juniardi kepada KBR melalui sambungan telepon selular, Senin (6/1/2020).


Editor: Rony Sitanggang

  • Kepulauan Riau
  • Cina
  • Kalimantan Barat
  • KKP
  • Natuna
  • nelayan

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!