KBR, Jakarta- Kepolisian menanyakan kembali kronologi penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Hal itu disampaikan pada proses pemeriksaan penyidikan Novel di Polda Metro Jaya kemarin. Juru Bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan, Novel ditanya sebanyak 56 pertanyaan.
Ia menyebut, pertanyaan itu seputar yang dialami oleh Novel saat peristiwa penyiraman.
"Kemudian garis besar pemeriksaan berkaitan dengan apa yang dialami korban mulai dari keluar rumah, berjalan sampai dia mengalami penyiraman dan melakukan pertolongan pertama yaitu basuh muka dengan air. Setelah selesai pemeriksaan penyidik akan menganalisa keterangan korban dan dikaitkan saksi lain dan barang bukti. Mudah-mudahan cepat selesai," ucap Argo di Gedung Bareskrim, Jakarta, Selasa, (7/1/2020).
Argo menambahkan, apabila tidak ada lagi perkembangan perkara, maka berkas dapat dirampungkan dan naik ke meja hijau. Ia juga mengatakan belum ada penjadwalan dan penambahan terhadap saksi terkait kasus ini.
"(Kemungkinan dikonfrontir?) Sementara belum ada," tambahnya.
Sebelumnya, polisi menjerat dua tersangka penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan dengan pasal pengeroyokan dan penganiayaan. Dua tersangka yang merupakan polisi aktif itu terancam hukuman 5 tahun penjara.
Karo Penmas Divisi Human Polri Argo Yuwono menyatakan pasal yang menjerat kedua tersangka penyerang Novel adalah Pasal 170 KUHP subsider Pasal 351 ayat 2 KUHP. Argo menyebut tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara.
Editor: Rony Sitanggang
Tujuannya untuk mengimbangi kebijakan tersebut dan pada akhirnya, menuntut pencabutan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi.
"Kementerian PPPA telah meluncurkan layanan contact center sahabat perempuan dan anak SAPA 129 yang juga menyediakan layanan rujukan akhir penanganan korban kekerasan perempuan dan anak serta TPPO."
Anak-anak tersebut memiliki hak untuk mendapat jaminan perlindungan dan pengasuhan dari negara.
ICW meminta majelis hakim yang mengadili perkara dapat mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal.
Jejaring laboratorium yang dimiliki Kemenkes terus memantau pola sebaran varian di Indonesia.
"Bukankah dana untuk KPM PKH itu justru disalurkan lewat ATM. Diambil sendiri oleh KPM di ATM. Jadi bagaimana mungkin ada pemotongan dana?" 
“Ke depannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi."
"Yang pasti untuk mencegah varian semua kuncinya sama, protokol kesehatan harus diketatkan, mobilitas harus dibatasi."
"Sehingga sangat disayangkan dana bansos yang sedikit itu dikorupsi dan dampaknya luar biasanya terhadap warga."
"Tapi tetap perlu diwaspadai karena lebih cepat menular, sulit didiagnosis oleh PCR."
"Saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri, dan tidak perlu difasilitasi oleh negara."
Secara keseluruhan UMKM tetap berperan penting pada perekonomian Indonesia.
Veronica menyebut, rasisme terhadap orang Papua itu sistemik dan institusional di tubuh aparat Indonesia.
Kepolisian akan terus mengembangkan kasus ini untuk menangkap pelaku lain.
KBR menjadi satu-satunya media dari Indonesia yang terpilih dalam program ini.
Dalam kasus tindakan represif oleh dua anggota TNI AU, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Fadjar Prasetyo mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satuan Polisi Militer.
"Testing dan tracing itu kunci menurunkan angka kematian. Kalau semua dites, tidak under-test, jumlahnya cukup merepresentasikan populasi maka banyak orang sakit yang sudah ketahuan di hulu."
"Harus ada pendidikan khusus untuk penanganan Papua, metode yang digunakan bukan kekerasan tapi metode untuk membangun kasih. Lalau dia tidak bisa membangun kasih, ya jangan kasih tugas."
"Ditarik keluar saja tidak apa apa. Tapi dibawa sampai di pinggir jalan, direntangkan, terus kepalanya diinjak. Posisi ini beda tipis sekali dengan peristiwa terjadi di Amerika."
