KBR, Jakarta - Ombudsman RI menilai sejumlah kementerian dan kepolisian tidak tegas dalam mengawasi bisnis pertambangan.
Anggota Ombudsman RI Laode Ida menyebut ada sejumlah penilaian dari Ombudsman soal longgarnya pengawasan di sektor pertambangan.
Pertama, fungsi pengawasan yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak berjalan optimal.
"Sekarang pengawasan itu dilakukan oleh Inspektur Tambang di Kementerian dan Dinas ESDM. Sudah jumlah terbatas, kewenangannya tidak untuk tambang ilegal. Jadi jumlahnya terbatas, anggarannya juga terbatas, mereka nggak berdaya sama sekali," kata Laode di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Kedua, kata Laode, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga kurang tegas dalam mengawasi bisnis pertambangan. Padahal, KLHK adalah pihak yang berwenang memberi izin pemanfaatan lahan.
Laode menganggap KLHK tidak proaktif, bahkan cenderung hanya bergerak reaktif atas aduan masyarakat.
Ketiga, Laode juga menyinggung adanya oknum kepolisian yang terlibat usaha pertambangan ilegal, sehingga kurang mendukung kewajiban pemerintah mengawasi tambang ilegal.
"Polisi harusnya penegak hukum. Tetapi fakta lapangannya masih banyak terjadi tambang-tambang ilegal yang secara diam-diam ternyata di back up oleh oknum-oknum aparat," katanya.
Ombudsman Usul Ada Badan Pengawas Tambang
Untuk mengatasi masalah di atas, Ombudsman mengusulkan agar pemerintah membentuk badan khusus pengawasan tambang.
"Kami sudah sampaikan kemarin pada Pak Mahfud, bahwa kami akan menyampaikan semacam catatan akhir atau tindakan korektif pada pemerintah untuk membentuk semacam unit khusus pengawasan pertambangan. Jadi pengawasan terintegrasi. Saya minta nanti dalam bentuk Inpres," kata Laode.
Menurut Laode, badan pengawas tambang semestinya berada langsung di bawah presiden. Ia juga mengusulkan agar badan ini punya kewenangan mengawasi tambang legal dan ilegal.
Editor: Agus Luqman
Mereka bergabung di bawah payung 'Majelis Pekerja Buruh Indonesia' (MPBI).
“Dengan kondisi ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun dari 5 persen. Kita perlu menentukan kebijakan sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa bertahan."
"Meski untuk kebanyakan orang COVID-19 hanya menimbulkan sakit ringan, ada juga sebagian orang yang sakit parah," kata WHO.
"Kita masih di hotel, masih tidur-tiduran, sambil nunggu maskapai Oman Air mau memberangkatkan kami atau dikembalikan ke tanah air."
Tim KPK juga bergerak ke Jawa Timur. Ke Surabaya, Tulungagung, ke beberapa titik termasuk juga menyebar foto-foto para DPO di wilayah Jawa Timur.
"Saat ini kira-kira ada 80 ribu ton. Kebutuhan kita sebulan 46 ribu ton, jadi kira-kira kita cukup dua bulan ini. Dua bulan ini, kira-kira Maret ya abis."
Menurut serikat pekerja, direksi bermasalah itu ada di PT KAI, PT Pos Indonesia, Perum Peruri, LKBN Antara, dan anak perusahaan Jasa Marga.
"Microsoft ingin segera investasi di Indonesia, sehingga nanti akan dalam seminggu ini akan kita putuskan untuk membuat regulasi sederhana.”
"Waktu di Natuna, kita merasa seperti punya keluarga baru. Kita menghabiskan waktu dua minggu bersama, jadi rasa solidaritasnya tinggi, saling mendukung."
"Semua negara, baik mereka punya kasus (COVID-19) atau tidak, harus bersiap untuk potensi pandemik," kata Dr Tedros, Direktur Jenderal WHO.
"Saya pikir, kemungkinan besar (penyebaran virus COVID-19) pada akhirnya tak bisa ditahan," kata Marc Lipsitch, profesor epidemiologi dari Universitas Harvard.
"Lion Air senantiasa berkoordinasi dengan otoritas penerbangan setempat di Arab Saudi" 
"Karena apapun yang namanya kesehatan itu memang dinomor satukan oleh pemerintah Arab Saudi,"
"Kita periksa kesehatannya setelah penyelesaian administrasi, nama, kesesuaian paspor dan sebagainya, kita periksa. Sekarang alhamdulillah sehat semua."
"Peminjaman, karena kalau menunggu recovery asset sampai inkrah kan lama. Proses hukum lama. Sementara nasabah ini butuh cepat."
"Kalau dia tidak EV, nanti tidak boleh masuk ke kota itu. Nanti di luar kota ada tempat parkir kendaraan non-EV. Setelah itu masuknya ke dalam menggunakan EV atau publik transportasi yang juga EV."
Banjir ini juga menimbulkan korban jiwa 5 orang, dan korban hilang 3 orang.
"Nanti saja kalau masterplannya sudah selesai. Nanti kan masterplan kalau sudah jadi, oh ini gedung, ini rumah, ini apa gitu. 