KBR, Jakarta - Ombudsman RI menilai sejumlah kementerian dan kepolisian tidak tegas dalam mengawasi bisnis pertambangan.
Anggota Ombudsman RI Laode Ida menyebut ada sejumlah penilaian dari Ombudsman soal longgarnya pengawasan di sektor pertambangan.
Pertama, fungsi pengawasan yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak berjalan optimal.
"Sekarang pengawasan itu dilakukan oleh Inspektur Tambang di Kementerian dan Dinas ESDM. Sudah jumlah terbatas, kewenangannya tidak untuk tambang ilegal. Jadi jumlahnya terbatas, anggarannya juga terbatas, mereka nggak berdaya sama sekali," kata Laode di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Kedua, kata Laode, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga kurang tegas dalam mengawasi bisnis pertambangan. Padahal, KLHK adalah pihak yang berwenang memberi izin pemanfaatan lahan.
Laode menganggap KLHK tidak proaktif, bahkan cenderung hanya bergerak reaktif atas aduan masyarakat.
Ketiga, Laode juga menyinggung adanya oknum kepolisian yang terlibat usaha pertambangan ilegal, sehingga kurang mendukung kewajiban pemerintah mengawasi tambang ilegal.
"Polisi harusnya penegak hukum. Tetapi fakta lapangannya masih banyak terjadi tambang-tambang ilegal yang secara diam-diam ternyata di back up oleh oknum-oknum aparat," katanya.
Ombudsman Usul Ada Badan Pengawas Tambang
Untuk mengatasi masalah di atas, Ombudsman mengusulkan agar pemerintah membentuk badan khusus pengawasan tambang.
"Kami sudah sampaikan kemarin pada Pak Mahfud, bahwa kami akan menyampaikan semacam catatan akhir atau tindakan korektif pada pemerintah untuk membentuk semacam unit khusus pengawasan pertambangan. Jadi pengawasan terintegrasi. Saya minta nanti dalam bentuk Inpres," kata Laode.
Menurut Laode, badan pengawas tambang semestinya berada langsung di bawah presiden. Ia juga mengusulkan agar badan ini punya kewenangan mengawasi tambang legal dan ilegal.
Editor: Agus Luqman
Apakah pembunuhan itu terjadi secara sistematis, atau karena kesalahan prosedural dari sebuah operasi militer.
"Kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah dan salah satunya batu bara menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi,"
"Intinya, spiritnya itu tadi, kita akan memberikan gratis kepada kelompok menengah ke bawah" 
"Karena program ini tidak hanya untuk melindungi Anda secara pribadi, tetapi juga masyarakat secara luas."
"Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp315 Milyar"
Provinsi DKI Jakarta tercatat masih menjadi provinsi dengan kasus harian tertinggi Covid19 dengan 989 kasus baru.
"Kedua minta tolong juga dari himpunan yang juga di bawah Kemenkes yaitu Indonesian Technical untuk menilai vaksin"
“Kita akan mengambil tindakan dimulai dari yang paling ringan, seperti teguran, tindakan disiplin, bahkan sampai tindakan pencopotan jabatan terhadap yang bersangkutan, itu kita lakukan,”
"Kalau saya hanya bilang ‘mari disiplin’ itu hanya kalimat perintah. Saya gabungkan dengan sense of hope. Kita jauhkan potensi jadi korban"
"Bapak Presiden yang kami hormati, perkenankanlah kami hadapkan tujuh duta besar luar negeri luar biasa dan berkuasa penuh, dari negara-negara sahabat, untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan." 
"Banyak pasien yang sempat putus berobat, kalau dari survei kita sekitar 13% itu putus berobat dan rata-rata karena mereka tidak berani ke rumah sakit,”
"Jumlah kasus sembuh, kumulatif hari ini adalah 293.653 atau 79,6 persen. Dan ini juga di atas kasus sembuh dunia pada hari ini yaitu 74,5 persen,”
Begitu api melalap area bergambut, penyebarannya sulit dikendalikan. Alhasil, karbon yang semula mengendap dalam gambut, mendadak terlepas begitu saja ke udara.
Ada beberapa aspek yang membuat KontraS menyimpulkan hal itu...
"Kita harus meyakinkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga sangat aman untuk dikunjungi dan dijadikan tempat untuk penyelenggaraan U-20 2021,"
"Dari segi ekonomi kita mestinya bisa positif nih tapi karena pandemi tidak tertangani, bantuan yang diberikan tidak mendukung daya beli" 
"Kenaikan pada bulan Juli, Agustus, September ini yang memberikan kontribusi kenaikan belanja negara,” 
"Pengalaman yang kemarin-kemarin ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi demo anarkis. "
"Lebih tinggi dari satu minggu sebelumnya di kisaran angka 70 persen,"
"Aman dalam aspek manfaat dan akibat yang dikeluarkan BPOM. Dan aman dalam aspek kehalalan yang dikeluarkan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia," 
