Menpan RB Jatuhkan Sanksi untuk 83 PNS Pelanggar Disiplin

Ada yang dihukum karena bolos kerja lebih dari 46 hari, beristri lebih dari satu tanpa izin pejabat, sampai jadi calo CPNS.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 07 Jan 2020 19:35 WIB

Author

Adi Ahdiat

Menpan RB Jatuhkan Sanksi untuk 83 PNS Pelanggar Disiplin

Ilustrasi: Pegawai negeri sipil. (Foto: www.setkab.go.id)

KBR, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menjatuhkan sanksi untuk 83 pegawai negeri sipil (PNS) pelanggar disiplin.

Penjatuhan sanksi ini ditetapkan dalam sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) yang digelar di kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

"Dalam sidang tersebut, diputuskan sebanyak 73 PNS dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS)," begitu keterangan Tjahjo seperti disebut dalam rilis Humas Kementerian PAN-RB yang diterima KBR, Selasa (7/1/2020).

"Kemudian terdapat delapan pegawai yang dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat tiga tahun, serta dua orang yang dijatuhi hukuman penurunan pangkat satu tahun," jelasnya lagi.


Dari Bolos Kerja Sampai Jadi Calo CPNS

Kementerian PAN-RB juga mencatat ada sebanyak 49 PNS diputuskan melanggar disiplin karena tidak masuk kerja lebih dari 46 hari.

Sedangkan pelanggaran yang dilakukan PNS lainnya beragam, meliputi penyalahgunaan narkotika, beristri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat berwenang, menjadi calo CPNS, menyalahgunakan wewenang, hingga menerima gratifikasi. 

Menurut Menteri Tjahjo, sanksi untuk PNS itu dijatuhkan berdasar tiga pertimbangan, yakni putusan pimpinan, pengaduan-pengaduan para pihak, dan putusan pengadilan.

“Beberapa hal-hal yang masih abu-abu kita harus berhati-hati, terutama yang menyangkut dengan nasib dan nama baik orang,” ujarnya saat membuka sidang Bapek.

Ia menegaskan Anggota Bapek harus konsisten dan objektif dalam memberi sanksi, sehingga menutup peluang terjadinya penggugatan balik.

Menteri Tjahjo pun menekankan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada PNS yang terjerat kasus narkoba, penipuan, atau kasus calo CPNS.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Mengusung Pilkada yang Sehat dan Berkualitas