KBR, Jakarta - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menilai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mengancam kesejahteraan buruh.
Arif menyebut regulasi itu akan membuat sistem perekrutan tenaga kerja semakin fleksibel. Dengan begitu, peluang buruh diangkat sebagai pekerja tetap akan semakin kecil, dan buruh lebih mudah kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Nanti ke depannya semakin sedikit pekerja tetap. Ini akan berdampak ke generasi pekerja yang hari ini masih kuliah, masih sekolah," jelas Arif kepada KBR, Senin (20/1/2020).
"Sebenarnya, filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja," ujar Arif.
"Selain itu, dengan adanya pencabutan aturan oleh Mahkamah Konstitusi terkait kesalahan berat yang dilakukan pekerja, maka pekerja bisa langsung di-PHK tanpa pengadilan. Ini membuat pekerja semakin rentan," sambungnya.
Arif juga mengatakan sistem upah per jam yang diatur Omnibus Law tidak sesuai dengan konstitusi.
"Hal itu (upah per jam) tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D soal hubungan kerja yang adil dan medapatkan penghasilan yang layak," tegasnya.
Editor: Agus Luqman
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
