BERITA

Jokowi Minta Para Menteri, Pejabat, Hati-Hati Kalau Bicara

"Jokowi sendiri sudah beberapa kali tercatat tidak hati-hati saat bicara."

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta pejabat agar berhati-hati saat bicara. Hal itu ia sampaikan kepada awak media saat ditanya soal kasus Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoli.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna diprotes karena mengeluarkan pernyataan bahwa warga Tanjung Priok lebih berpeluang tumbuh jadi kriminal ketimbang warga Menteng.

Menkumham Yasonna juga dianggap sengaja memberi informasi keliru soal keberadaan Harun Masiku, politikus PDIP yang kini sedang jadi buronan KPK.

“Saya hanya pesan, titip kepada semua menteri, semua pejabat, kalau membuat statement itu hati-hati," ujar Jokowi, di Istana Negara, Jumat (24/1/2020).

"Terutama yang berkaitan dengan angka-angka, terutama yang berkaitan dengan data, terutama yang berkaitan dengan informasi, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai informasi dari bawah langsung diterima tanpa cross check terlebih dahulu,” lanjutnya.

Saat ditanya soal munculnya petisi yang mendesak pemecatan Menkumham Yasonna, Jokowi enggan berkomentar.

“Saya tidak tahu. Tapi, yang jelas untuk semuanya harus hati-hati dalam membuat pernyataan, apalagi yang berkaitan dengan hukum,” kata dia.

Presiden Juga Harus Hati-Hati Kalau Bicara

Jokowi sendiri sudah beberapa kali tercatat tidak hati-hati saat bicara.

Dalam acara Debat Capres 2019 misalnya, Jokowi menyebut hampir tidak ada konflik terkait pembebasan lahan selama periode pertama pemerintahannya. Padahal, menurut catatan berbagai organisasi sipil, ada lebih dari 1.300 kasus konflik agraria selama periode 2014-2018. 

Di kesempatan sama, Jokowi menyebut sudah tidak ada kebakaran lahan gambut dalam tiga tahun terakhir. Padahal, kebakaran hutan masih terus terjadi tiap tahun, dan datanya dicatat jelas oleh Kementerian LHK serta berbagai organisasi sipil.

Baru-baru ini Jokowi juga melontarkan pernyataan rancu soal reklamasi lubang tambang.

Pada Desember 2019, Jokowi mengatakan bahwa reklamasi tambang adalah 'kewajiban mereka' (pengusaha tambang). Tapi pada Januari 2020, mendadak Jokowi bilang bahwa reklamasi tambang adalah 'kewajiban kita'.

Editor: Agus Luqman

• Presiden Jokowi