KBR, Jakarta - Presiden Jokowi memerintahkan Gubernur Banten agar menghentikan praktik perambahan hutan dan penambangan emas ilegal di wilayahnya.
Menurut Jokowi, dua hal tersebut merupakan pemicu bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Lebak, Banten, pekan lalu (1/1/2020).
"Kita lihat ini (bencana) mungkin karena perambahan hutan, karena menambang emas secara ilegal. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur (Banten), itu dihentikan," kata Jokowi dalam kunjungannya ke Kecamatan Lebak Gedong, Banten, seperti dilansir Antara, Selasa (7/1/2020).
"Nggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, (masyarakat) dirugikan karena banjir bandang ini," lanjutnya.
Berita Terkait:
- Periode Pertama Jokowi, Luas Hutan Indonesia Berkurang 2,6 Juta Hektare
- KPK: Ribuan Tambang Ilegal, Tak Ada Satupun yang Dihukum
Jokowi Perintahkan Relokasi Korban Banjir Lebak
Presiden Jokowi juga memerintahkan Gubernur Banten menyiapkan lahan untuk relokasi tempat tinggal korban bencana Lebak.
"Rumah yang rusak dilaporkan oleh Bupati (Lebak) tadi ada 1.410. Nanti kami akan data di lapangan secara lengkap, bahkan memungkinkan untuk direlokasi, karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini harus direlokasi," kata Jokowi, seperti dilansir Antara, Selasa (7/1/2020).
Selain merusak ribuan rumah, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Lebak, Banten, juga merusak puluhan jembatan, belasan bangunan sekolah, serta ratusan hektare sawah.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (7/1/2020), warga Lebak yang terdampak bencana ini mencapai sekitar 11 ribu jiwa.
Sebanyak 10 orang di antaranya meninggal, 1 orang hilang, dan sekitar empat 4 ribu orang masih mengungsi.
Editor: Agus Luqman
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
WALHI Riau menyebut Pulau Rupat, Pulau Karimun dan Pulau Lingga mengalami kerusakan akibat kegiatan tambang pasir laut. Pulau Rupat bagian utara mengalami percepatan abrasi.
Di video yang sama, pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens juga tampak menyampaikan pernyataan singkat.
Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan.
Jika memang dia tidak bisa hadir, maka semestinya harus ada pemanggilan sama seperti saya dan Haris dipanggil paksa oleh polisi.
Stop di Kamu!
Saya tadi memastikan ke MK 'Apa betul itu sudah diputuskan? Belum'
Agenda reformasi TNI seharusnya semakin mendorong TNI untuk konsisten dan fokus pada penguatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar.
Lidya berharap, perubahan Undang-Undang Sistem Perbukuan bisa menjamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata.
