KBR, Jakarta - Iuran bulanan BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri naik mulai Rabu (1/1/2020), dengan rincian:
- Kelas 1 dari Rp80.000 menjadi Rp160.000
- Kelas 2 dari Rp51.000 menjadi Rp110.000
- Kelas 3 dari Rp25.500 menjadi Rp42.000
Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, penaikan harga itu akan membuat 60 persen peserta BPJS Kesehatan Kelas 3 nonaktif karena tak mampu bayar.
"Kalau kita mengacu ke 30 Juni 2019 yang (nonaktif) 49,4 persen. Jadi dari harga lama saja sudah ada hampir 50 persen (peserta nonaktif). Dengan harga baru, iuran baru, (peserta nonaktif) bisa sampai 60 persen," jelas Timboel kepada KBR, Rabu (1/1/2019).
"Ya, memang mesti kita lihat datanya di pertengahan ataupun di akhir Januari 2020. Karena, untuk kita lihat per tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari kan proses pembayaran untuk bulan Januari," lanjutnya.
Berita Terkait: Serikat Pekerja: Iuran BPJS Naik, Daya Beli Masyarakat Turun
Timboel juga memprediksi akan ada sekitar 50 persen peserta BPJS Kesehatan Kelas 1 dan Kelas 2, yang menurunkan kelasnya karena merasa keberatan dengan harga baru.
"Akibatnya, upaya pemerintah untuk menekan defisit anggaran pun tidak tercapai sesuai harapan," prediksi Timboel.
Ia pun menyarankan agar DPR melakukan pemantauan terhadap peserta BPJS yang hendak menonaktifkan keanggotaan atau menurunkan kelasnya.
"Kalau DPR Komisi IX mau men-support orang miskin, kalau memang orang ini (peserta BPJS Kesehatan) Kelas 3 memang karena kurang mampu, dicek memang orang miskin, baru dibilang orang ini bisa tetap membayar Rp25.500, tetap supaya tidak keluar dari JKN, selagi dia memang menunggu untuk masuk ke PBI APBN. Bagi orang yang mengaku tidak mampu, tapi setelah dicek dia mampu, tetap harus membayar Rp42 ribu," kata Timboel.
Sebelumnya, DPR Komisi IX menyatakan tidak setuju dengan keputusan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kepesertaan mandiri. DPR sempat berencana memboikot layanan tersebut.
Tapi, menurut Timboel, sebaiknya DPR mengurungkan pemboikotan itu dan berfokus melakukan pengawasan perbaikan layanan BPJS Kesehatan.
"Yaitu dengan memastikan ada penyempurnaan pelayanan instansi kesehatan yang menerima peserta BPJS," jelas Timboel.
Editor: Agus Luqman
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
