KBR,Semarang - LSM Lingkungan Greenpeace Indonesia memprotes keras tongkang batubara yang kembali masuk di wilayah konservasi Taman Nasional Karimunjawa.
Tongkang-tongkang itu merusak terumbu karang.
Aktivis Greenpeace Indonesia Dinar Bayu mendesak pemerintah menindak tegas pemilik tongkang yang terbukti merusak terumbu karang dan merugikan nelayan di sekitar Karimunjawa.
"Aturannya kan sudah jelas, kapal tongkang tidak boleh masuk ke dalam zona konservasi Taman Nasioanal Karimunjawa. Jadi harus ada sanksi tegas mencabut izin pelayaran tongkang, jika mereka kembali masuk lagi di perairan Karimunjawa," kata Dinar kepada KBR di Semarang, Selasa (14/1/2020).
Dinar mengatakan, area parkir tongkang menempati wilayah konservasi terumbu karang yang juga merupakan wilayah tangkap nelayan lokal.
Ia mengingatkan tidak seharusnya wilayah perairan Karimunjawa menjadi lintasan atau bersandarnya Tongkang batu bara.
Menurut Dinar masuknya tongkang batu bara di zona konservasi merupakan bukti tidak tegasnya instansi pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pemilik tongkang.
Ia juga menilai kasus itu memperlihatkan buruknya monitoring dan eksekusi dari dinas pemerintah terkait.
"Itu sudah melanggar aturan. Pemerintah sudah lalai," ucapnya.
Sebelumnya warga Karimunjawa mengeluhkan adanya tongkang yang bersandar di wilayah konservasi terumbu karang pada Minggu (12/1/2020).
Namun hingga saat ini belum ada tindakan dari Balai Taman Nasional Karimunjawa untuk mengusir.
Sebulan sebelumnya, pada 9 Desember 2019, warga juga memergoki kapal tongkang pengangkut batu bara berlabuh di
wilayah perairan Zona Konservasi Taman Nasional Karimunjawa, Jepara,
Jawa Tengah.
Editor: Agus Luqman
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
