KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim penarikan dua jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sugeng dan Yadyn atas permintaan Kejaksaan Agung.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pengembalian dua Jaksa tidak menganggu atau menghentikan kasus-kasus yang sedang dalam proses penyelidikan KPK.
"Tetapi yang pasti ada permintaan dari Kejaksaan Agung, ada dua jaksa ditarik ke Kejaksaan Agung Hanya itu. Dan yang pasti tidak ada kasus yang kita tangani itu berhenti. Semuanya berjalan. Bahkan kemarin saya menandatangani surat penahanan 2 orang," katanya ditemui di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Rabu (29/01/2020).
Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut penarikan dua Jaksa yang bertugas di KPK, karena Kejaksaan Agung membutuhkan dua orang tersebut untuk organisasi.
Namun, Burhanuddin enggan menjelaskan dua jaksa itu akan bertugas di mana, setelah ditarik kembali ke Kejaksaan Agung.
Ditambahkannya, penarikan dua jaksanya juga tidak terkait dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik KPK oleh Firli Bahuri.
Sugeng adalah ketua tim yang memeriksa Firli dalam kasus pelanggaran etik lantaran bertemu Tuan Guru Bajang Zainul Majdi saat menjabat Deputi Penindakan KPK.
Sebelumnya, juru bicara Kejaksaan Agung, Hari Setiyono menyebut penarikan dua jaksa terkait pengembangan karir keduanya.
Hari menjelaskan, penarikan jaksa tidak selalu disebabkan surat tugas atau habis masa jabatan.
Namun, berdasarkan kabar yang diterima, penarikan Jaksa dari penugasan mereka di KPK karena tengah menangani perkara suap Pergantian Antar-waktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan eks-Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku.
Editor: Kurniati Syahdan
Kemenag juga meminta kegiatan Salat Tarawih selama bulan Ramadan dilakukan di rumah masing-masing.
“Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor, tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 tahun 2012 perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini. "
"Ya memang datanya enggak sinkron, karena memang belum disinkronkan. Kan kalau dilihat jumlah provinsi berapa, pusat berapa, memang belum sama."
Presiden Jokowi juga meminta agar komunikasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat betul-betul terjalin agar tercipta visi dan misi yang sama, dalam menuntaskan pandemi COVID-19.
"Kita sudah juga mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu mudik itu haram hukumnya itu,"
Rapid test sudah dilakukan di enam wilayah kota/kabupaten dan PPKP atau pusat pelayanan kesehatan pegawai. Persentase positif Covid-19 sebesar 2,1 persen dengan rincian 428 orang dinyatakan positif 
"Saat ini penanganan Covid-19 jauh lebih utama daripada membahas konsep omnibus law. Wabah Korona harus dihadapi sungguh-sungguh," kata Wakil Ketua Fraksi PAN.
"Pemerintah belum meliburkan pekerja di pabrik. Di setiap pabrik ribuan buruh tiap hari bertemu, berkumpul, dan sampai saat ini tidak dilarang. Apa salahnya kalau kumpulnya berpindah di depan DPR?"
Disnaker yang sudah membuka saluran pelaporan online nampaknya baru DKI Jakarta saja.
Anak muda jangan di rumah saja, sana pergi giat bekerja, cari duit, dan bersenang-senang. Matahari sungguh muram tak bersua peluh yang menguap dari tubuh.
Yang kedua, yang mereka terpaksa memang konfirmasi positif di rumah sakit, ya ini mungkin karena faktor-faktor lain, yang lengah gitu.
"Ini tiap-tiap pribadi yang berdiri di sini, punya anak buah puluhan, ratusan ribu, yang harus tetap mereka kelola supaya ratusan ribu keluarga yang ada itu juga tetap bisa berkegiatan."
Jokowi menyebutkan, sedikitnya ada 433 desa yang belum teraliri listrik dan tersebar di empat provinsi. 
"Perusahaan garmen di Bandung juga ada satu perusahaan yang ribuan karyawan kontraknya sudah diputus kontraknya," 
"Terkait dengan physical distancing untuk menekan laju penyebaran virus corona. Secara konkrit untuk menghindari warga dalam mengurus perpanjangan pajak"
"Kasus ini bukan hanya penimbunan tetapi juga didapati kenaikan yang berlipat ganda yang tidak sesuai dengan harga yang di pasar"
"Pengumpulan dan pelaporan data diharapkan dapat segera dilakukan dalam minggu ini, agar proses pelatihan berbasis Kartu Prakerja bisa dimulai."
Rumah sakit-rumah sakit diminta mengajukan permintaan APD ke dinas kesehatan di masing-masing provinsi.
KPK mendorong kementerian Hukum dan HAM mengkaji ulang penyebab kelebihan kapasitas sel tahanan yang bukan diisi oleh napi korupsi. 
"Lapas Sukamiskin sudah memberi keistimewaan untuk napi koruptor, di mana satu sel hanya diisi satu orang. Itu sudah merupakan bentuk social distancing."
