BERITA

DPR: Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Tak Penting

""Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam.""

KBR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris menilai kehendak pemerintah untuk membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN) tidak urgen.

"Kalau kita melihat komposisinya, apabila (DKN) diisi dengan menteri-menteri, bedanya apa sama kabinet? Toh, fungsi koordinasi ini sudah dilakukan oleh Menkopolhukam. Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam, begitu," jelas Charles di kantor Komnas HAM, Jakarta (27/1/2020).

Menurut Charles, tugas dan fungsi DKN juga dapat bertabrakan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan instansi keamanan lain.

"Misalkan, apabila dia (DKN) diberikan kewenangan untuk melakukan operasi intelijen, lalu siapa yang seharusnya melakukan itu? Ini kan BIN sudah ada. Lalu ada kepolisian yang melakukan penertiban di sektor keamanan. Ada TNI di bidang pertahanan," katanya.

Charles mengingatkan bahwa isu pembentukan DKN sebenarnya sudah muncul sejak DPR membahas penyusunan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) tahun 2012.

Saat itu DPR menolak untuk melanjutkan pembahasan DKN, sebab definisi soal 'Keamanan Nasional' masih multitafsir.

"Kami melihat RUU Kamnas bila disahkan, bisa membuka peluang kembalinya TNI ke ranah sipil. Terlibat di sektor keamanan, di mana sudah jelas pascareformasi sektor keamanan dan pertahanan masih punya Tupoksi yang ditetapkan melalui TAP MPR," tuturnya. 

• dkn
• DPR
• dewan keamanan nasional