BERITA

Diduga Rintangi Penyidikan KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Copot Yasonna

""Karena otoritasnya tertinggi ada di tangan Yasonna Laoly, harusnya yang bersangkutan juga dua pilihannya, dia mengundurkan diri atau Presiden Jokowi mencopot yang bersangkutan.""

KBR, Jakarta-  Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Selain itu, anggota Koalisi ICW, Kurnia Ramadhana  juga mendesak agar KPK segera menyelidiki dugaan obstruction of justice atau merintangi penyidikan yang dilakukan oleh Yasonna.

Yasonna dinilai memberi informasi sesat soal keberadaan Harun Masiku, tersangka pemberi suap Bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kurnia Ramadhana beralasan, Yasonna harus bertanggung jawab, sebab distorsi informasi yang disampaikannya terkait keberadaan Masiku telah menghambat proses hukum di KPK.

"Seluruh pihak yang mengatakan atau yang mengatakan atau mengonfirmasi bahwa Harun Masiku berada di luar negeri harusnya juga dikenakan sanksi yang sama seperti Ronny Sompie. Pada intinya, karena otoritasnya tertinggi ada di tangan Yasonna Laoly, harusnya yang bersangkutan juga dua pilihannya, dia mengundurkan diri atau Presiden Jokowi mencopot yang bersangkutan. Karena kesesatan informasi ini menjadi perhatian masyarakat yang menginginkan proses penegakan hukum ini berjalan transparan dan cepat" kata Kurnia di Kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (30/01/20).

Kurnia juga menyoroti kehadiran Yasonna di acara Konferensi pers tim kuasa hukum PDIP yang menunjukkan adanya dugaan konflik kepentingan Yasonna.

Mundur

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan siap mundur sebagai menteri bilamana tim independen yang ia bentuk membuktikan tidak ada kesalahan pada Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie.

Ronny F Sompie dicopot dari jabatannya lantaran diduga melakukan kesalahan terkait 'keterlambatan informasi' keberadaan tersangka kasus suap PAW calon legislatif PDIP Harun Masiku kepada eks anggota KPU Wahyu Setiawan.

"Kalau (Ronny) enggak salah, saya yang mundur dari menteri. Karena saya yakin (Ronny) salah," kata Yasonna usai pertemuan dengan Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Pemecatan Ronny bermula ketika pada 16 Januari 2020 Menkumham Yasonna mengatakan kepada publik bahwa Harun Masiku tidak berada di Indonesia, melainkan di luar negeri.

Tapi, pada 22 Januari 2020, Ronny selaku Dirjen Imigrasi mengungkap kepada Tempo bahwa Harun sudah pulang ke Indonesia sejak 7 Januari 2020.

Akibatnya, Yasonna dianggap berbohong dan dituding merintangi penyidikan KPK. Sejumlah organisasi sipil bahkan mendesak Presiden Joko Widodo agar memecat Yasonna Laoly dari jabatan Menkumham.

Yasonna mengatakan telah membentuk tim independen untuk menguak kasus keimigrasian Harun Masiku.

Tim itu rencananya bakal melibatkan beberapa lembaga seperti Direktorat Siber Polri, Kementerian Kominfo, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan Ombudsman.

Namun Yasonna mengatakan baru Badan Siber Polri dan BSSN yang bersedia. Ia juga tidak keberatan bila ada lembaga yang menolak terlibat dalam tim.

"Tadi saya ketemu BSSN, dia mau di belakang. Sudah mengirimkan ahli, saya bilang oke masuk. Bareskrim Siber. Kalau Ombudsman tidak mau ya tidak usah," kata Yasonna.

Yasonna mengklaim tim bentukannya itu akan mengungkap kebenaran keimigrasian Harun Masiku.

"Kan saya mau supaya betul-betul transparan kan. Yang saya gak suka ada orang berasumsi seolah-olah saya melindungi," katanya

Editor: Rony Sitanggang

• Wahyu Setiawan
• Dirjen Imigrasi
• Harun Masiku
• KPK
• OTT KPK
• Yasonna Laoly