KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa demonstrasi RUU bermasalah di sejumlah wilayah Indonesia pada 24-30 September 2019.
Dugaan itu meliputi pelanggaran hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak anak, hak atas rasa aman, dan hak atas kesehatan.
"Berdasarkan temuan Komnas HAM ada 5 orang korban meninggal dunia, 2 orang korban luka, dan belasan jurnalis yang jadi korban kekerasan," ungkap Hairansyah, Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pencari Fakta Peristiwa 24-30 September di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Komnas HAM juga menemukan dugaan adanya polisi yang melanggar prosedur pengamanan.
"Tidak dipatuhinya prosedur dalam pengamanan aksi massa pada malam hari oleh kepolisian, sehingga terdapat korban luka dan meninggal dunia," ujar Hairansyah.
"Dugaan pelanggaran Protap Polri, penggunaan kekerasan dalam upaya akses mendapatkan perlindungan, pembatasan akses terhadap terduga pelaku, lambannya penanganan medis, dan terbatasnya akses bantuan hukum."
"Lalu kemudian ketidaksiapan Polri dan pemda dalam antisipasi fasilitas kesehatan dalam penanganan aksi massa," lanjutnya.
Berita Terkait:
- Ribuan Mahasiswa di Depan Gedung DPR Tolak RUU Bermasalah
- Demo Rusuh, Aparat Dibenarkan Pakai Kekerasan?
Rekomendasi Komnas HAM untuk Presiden, DPR, dan Polri
Berdasarkan temuan-temuan tadi, Komnas HAM memberi rekomendasi untuk sejumlah pejabat terkait.
Untuk Presiden dan Ketua DPR, Komnas HAM meminta pemangku kebijakan dilibatkan untuk memfasilitasi unjuk rasa, memastikan penegakkan hukum oleh kepolisian, dan pemulihan terhadap korban secara materil dan imateriil.
Untuk Polri, Komnas HAM meminta penegakkan hukum bagi anggota Polri yang terbukti melanggar HAM, melakukan penyelidikan terhadap korban, dan melakukan evaluasi penanganan aksi massa.
"Komnas HAM juga meminta jaminan akses peliputan dan perlindungan terhadap jurnalis dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Hairansyah.
Terakhir, Komnas HAM merekomendasikan agar kepala daerah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi layanan kesehatan saat unjuk rasa.
"Dan juga mendorong proses pemulihan trauma pada korban, khususnya anak," tambah Hairansyah.
Editor: Agus Luqman
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
Sebelum memimpin BI selama lima tahun belakangan, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Majelis hakim menilai gugatan perwakilan kelompok cara tepat sebagai upaya yang efisien guna mewakili 324 anak korban gagal ginjal akut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, Perpu Cipta Kerja dapat menjadi salah satu solusi Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global.
"Selama pemerintah tidak menguasai stok gabah, maka selamanya pemerintah akan menjadi bulan-bulanan para pemain swasta."
PYCH di Papua merupakan yang pertama di Indonesia.
Mahfud menambahkan, korupsi di Indonesia saat ini menjadi fenomena yang gila. Kata dia, praktik korupsi ada ketika kita menoleh ke segala penjuru.
Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi bakal bercokol di kisaran 5 hingga 5,3 persen tahun ini.
Syarat menjadi hakim MK berdasarkan undang-undang adalah harus memiliki integritas.
Top Three Hoax of The Week
"Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disetujui?"
“Dengan segala hormat kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out"
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disetujui?
Cara Memberi Tahu Anak soal Keuangan Orang Tua
"Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima," 
Salah satu anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) melihat hal itu pada Pasal 4 Ayat (3) dalam RUU Kesehatan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bakal fokus menggarap potensi energi terbarukan atau renewable energy untuk pengembangan bisnis panas bumi.
