KBR, Jakarta - Para pegiat hak asasi manusia (HAM) merasa kecewa karena dipersulit dalam kegiatan Aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka.
Saat melakukan aksi 13 Tahun Kamisan, 16 Januari 2020, para peserta berencana menggelar aksi mengelilingi istana. Namun, mereka dihadang aparat keamanan dan dilarang melintas jalan.
Salah seorang pegiat HAM yang juga orang tua korban Tragedi Semanggi, Maria Catarina Sumarsih menyebut mereka dihadang aparat dengan alasan melampaui teritorial perizinan demo di depan istana.
“Kegiatannya semakin dipersulit, semakin dilarang aparat. Sebelumnya kami mengelilingi istana tidak ada hambatan apa-apa. Tetapi, hari ini ada ketentuan trotoar tidak boleh dilewati. Kemudian, di Jalan Veteran III, di pintu masuknya kantor Wantimpres yang ketuanya Wiranto, di situ kami mau lewat juga tidak boleh," kata Sumarsih di depan Istana Merdeka, Kamis (16/1/2020).
Rencana peserta Aksi Kamisan mengelilingi istana pun batal.
Sumarsih tidak membantah jika aksi mengelilingi istana itu melanggar aturan zona 100 meter dari Istana harus steril dari pendemo.
Namun menurutnya, pemerintah juga telah banyak melakukan pelanggaran.
“Memang ada aturan di Undang-undang Nomor 9 tahun 1998. Itu demonstrasi 100 meter dari gerbang Istana. Tetapi, saya selalu mengatakan masalah langgar-melanggarkan undang-undang sama, negara melanggar undang-undang membunuh manusia, saya juga melanggar ketentuan berdemo," jawab Sumarsiah.
Selain gagal berjalan mengelilingi istana, kata Sumarsih, ada beberapa agenda lain yang juga tidak mendapat izin. Seperti, doa bersama di depan pintu-pintu istana.
Akhirnya, peserta aksi Kamisan hanya melakukan kegiatan seperti biasa. Hanya beberapa orang saja yang bisa mengelilingi istana dengan mengabaikan larangan aparat keamanan.
“Makna dari 13 tahun ini bagi saya menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, justru semakin melanggengkan impunitas. Dan bagi saya impunitas itu adalah bencana kemanusiaan. Impunitas akan memberi peluang untuk terulangnya pelanggaran berat," kata Sumarsih.
Editor: Agus Luqman
13 Tahun Aksi Kamisan, Aktivis: Kegiatan Makin Dipersulit
“Makna dari 13 tahun ini bagi saya menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, justru semakin melanggengkan impunitas."
Peserta 13 tahun Aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/1/2020). (Foto: KBR/Dwi Reinjani)
Kirim pesan ke kami
WhatsappBerita Terkait
BERITA LAINNYA - NASIONAL
Pengamat Parpol Lama Bikin Pemilu 2024 Masih Akan Diwarnai Politik Uang
Kondisi menjelang Pemilu 2024 ini menjadi kesempatan bagi partai politik baru untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dengan memberikan gagasan-gagasan baru
RKUHP Berpotensi Pertebal Stigma Negatif pada Penyandang Disabilitas
Jika aturan di RKUHP diberlakukan secara merata tanpa melihat latar belakang orang penyandang disabilitas ataupun jenis tindakan yang mereka lakukan, maka bisa menyebabkan diskriminasi.
Pemerintah Klaim Harga Komoditas Pangan Relatif Stabil
"daging sapi dan daging ayam pun sudah turun harganya. Demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu seluruhnya turun,”
Ini Tiga Kebijakan Pengendalian Inflasi Versi Bank Indonesia
"Pertama adalah sinergi untuk mengatasi inflasi pangan itu menjadi penting karena Juli kemarin inflasi pangannya 11,47 persen sementara inflasi IHK-nya 4,94 persen."
Wapres Singgung Jihad Ekonomi Apa Itu
Jalan lurus berdasarkan ruh konstitusi ini merupakan jihad ekonomi bangsa.
Serapan Anggaran Rendah Jokowi Duit APBD di Bank Masih Sangat Besar
"Hati-hati ini, serapan baru Rp472 triliun. Padahal, ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, untuk pertumbuhan ekonomi di daerah."
Cek Fakta Video dengan Narasi soal Ledakan di Kantor Kominfo
Top three hoax of the week yang beredar dari tanggal 6 - 12 Agustus 2022, hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Instagram @TURNBACKHOAXID
Jokowi Minta Pemda Petakan Masalah Inflasi
Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi.
Keppres Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Ini Kata Amnesty
"Ini menunda hak-hak korban dan keluarganya untuk melakukan proses proyustisia,"
Dipertanyakan Dasar Hukum Keppres Penyelesaian Non-Yudisial Kasus Pelanggaran HAM
Jika ingin menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dengan jalur non-yudisial, maka harus ada prinsip dan mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.
Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Suciwati Jokowi Mengecewakan
Suciwati menganggap pemerintah mencari mudah, mencari aman dan tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
KPU 16 Parpol Pendaftar Pemilu Tak Lolos ke Tahap Verifikasi Administrasi
"Bahkan kalau kita lihat jamnya ada yang memang sudah mepet-mepet dengan batas akhir pendaftaran partai politik,"
Komnas HAM Respons Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat
"Nah kalau hari ini Bapak Presiden membentuk tim menyelesaikannya di luar pengadilan, maka yang perlu kita tahu dan harus dibuka dulu adalah metode yang seperti apa itu"
Jokowi Jamin Pemenuhan Hak Sipil dan Perlindungan Hukum
Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.
Di Sidang Tahunan MPR-DPR Jokowi Beberkan Keberhasilan Pemberantasan Korupsi
"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai,"
Hadapi Krisis Pangan Prabowo Harus Rukun dan Jangan Mau Diprovokasi
Indonesia bersyukur, tapi kita juga harus waspada. Kita harus rukun, sejuk, kita harus hati-hati, kerja sama dengan baik.
Puan Tak Ingin Pemilu 2024 Pecah Belah Bangsa
Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri.
Sidang Tahunan Ketua MPR PPHN Payung Ideologis Pembangunan
"Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR."
Sidang Tahunan MPR Jokowi Kasus HAM Jadi Perhatian Serius Pemerintah
"Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah,"
Sidang Tahunan MPR Puan Minta Kelangkaan Migor Tak Terjadi Lagi
"Jangan terjadi lagi permasalahan seperti kelangkaan seperti minyak goreng di negeri sendiri,"
Recent KBR Prime Podcast
Komen Netizen Menyoal 'Generasi Zaman Now Lemah Mental'
Kabar Baru Jam 11
Kabar Baru Jam 10
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 7
Most Popular / Trending