Urai Kemacetan Jabodetabek, Jokowi Panggil Tiga Gubernur

"Saya kira pengelolaan moda-moda transportasi yang ada ini semuanya harus terkelola dengan baik"

BERITA , NASIONAL

Selasa, 08 Jan 2019 20:25 WIB

Author

Dian Kurniati

Urai Kemacetan Jabodetabek, Jokowi Panggil Tiga Gubernur

Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika rapat terbatas membahas pengelolaan transportasi di Jabodetabek. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk membantu Pemerintah Pusat mengurai kemacetan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Menurutnya, saat ini pengelolaan sarana transportasi di Jabodetabek belum terintegrasi, sehingga perawatannya akan moda transportasinya menjadi tak maksimal.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahkan menyebut, kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp65 triliun setiap tahunnya.

"Saya kira pengelolaan moda-moda transportasi yang ada ini semuanya harus terkelola dengan baik. Sebagai contoh urusan jalan saja. Jalan ada yang dimiliki Kementerian PUPR, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, terintegrasi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (08/01/2019).

Presiden Jokowi juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 pada Juli 2018.

Perpres tersebut, kata Jokowi, akan menjadi panduan perbaikan sistem transportasi di Jabodetabek, sekaligus mendukung pembangunan nasional.

Dalam beleid tersebut, direncanakan pembangunan, mulai dari pengembangan, pengelolaan, pengawasan, hingga evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien.

Baca: Uji Coba MRT, Anies Sebut Transportasi di Jakarta Harus Terintegrasi

Meski begitu, kata Jokowi, pengembangan sistem transportasi sangat membutuhkan bantuan kepala daerah di tiga provinsi tersebut.

Jokowi yakin, Jabodetabek akan bebas macet setelah pembangunan berbagai transportasi massa beroperasi, mulai dari kereta commuter line, Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), hingga kereta ringan (LRT).

"Jika semuanya rampung, masyarakat akan beralih menggunakan moda transportasi massa, dan kemacetan akan berkurang besar-besaran," katanya.

Presiden Jokowi juga meminta kepala daerah ikut mendukung proyek berbasis transit oriented development (TOD) yang telah berpuluh tahun tak berkembang.

Padahal, kata Jokowi, sistem tata ruang kota harus mempertimbangkan keterpaduan dengan sistem transportasi yang efektif, agar tak menimbulkan kemacetan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, Presiden Jokowi ingin menyederhanakan pengelolaan transportasi Jabodetabek yang selama ini dikerjakan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Menurut Darmin, Jokowi pun memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengurus penyatuan pengelolaan transportasi tersebut, termasuk menunjuk badan yang telah ada seperti Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) atau membentuk badan baru.

"Itu sebenarnya penyederhanaan dari pengelolaan antarmoda. Jadi ya belum diputuskan, tapi ditugaskan Pak Wapres yang koordinirnya. Integrasi itu kan ada macam-macam moda. Itu kewenangannya di menteri ini, menteri itu, ada gubernur. Akibatnya, sering jadi terlambat karena beda pendapat. Mau dibentuk aja badan. Jadi tunggu saja deh," kata Darmin di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (08/01/2019).

Kebijakan kepengurusan semua moda transportasi yang ditangani oleh satu badan atau instansi dapat mempercepat proses pengambilan kebijakan.

Kemudian, Wapres JK akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menangani masalah transportasi di Jabodetabek, termasuk dengan tiga gubernur, lewat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menambahkan, badan pengurus transportasi Jabodetabek tersebut rencananya akan berada di bawah gubernur DKI Jakarta.

"Jika melimpahkan wewenang pada badan yang telah ada, proses penyatuan tersebut tak akan rumit," tambahnya.

Baca juga:

Editor: Kurniati
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.