Sri Mulyani Pamer Defisit APBN 2018 Rendah

Nilai ini lebih kecil dari yang direncanakan dalam Undang-undang APBN 2,19 persen.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 02 Jan 2019 08:24 WIB

Author

Dian Kurniati

Sri Mulyani Pamer Defisit APBN 2018 Rendah

KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim defisit APBN sepanjang 2018 sebesar 1,72 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Nilai ini menurutnya lebih kecil dari yang direncanakan dalam Undang-undang APBN, yakni 2,19 persen. Selain itu, persentase tersebut juga yang terkecil sejak 2012.

Ia juga menilai, pemanfaatan APBN semakin baik, hingga bisa dirasakan kelompok masyarakat miskin, mulai dari kebutuhan makanan, kesehatan, dan sekolah.

"Kita akan terus menjaga APBN dan keuangan negara secara profesional, hati-hati, dan bertanggung jawab. Kita terus melakukan pembiayaan yang inovatif, baik melalui kerja kerja pemerintah dan badan usaha, maupun blended finance, agar partisipasi swasta terus meningkat," kata Sri Mulyani di akun media sosialnya, Selasa (01/01/18).

Bekas petinggi Bank Dunia itu meyakini penerimaan negara 2018 bakal melampaui target 1.894 triliun Rupiah. Pemerintah juga tak mengajukan perubahan UU APBN untuk pertama kalinya sejak 2003.

Padahal, menurutnya, tahun 2018 adalah tahun yang sulit. Alasannya karena tekanan ekonomi global, volatilitas harga komoditas, gejolak mata uang, ancaman kejahatan perpajakan, hingga perang dagang antarnegara maju.

Sri Mulyani mengklaim penerimaan negara, baik pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak tumbuh tinggi dan sehat, hingga melampaui target.

Pada Undang-undang APBN 2018, penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp1.894,7 triliun, yang terdiri dari perpajakan Rp1.301,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp324,5 triliun, dan hibah Rp10,6 triliun. 

Sri Mulyani juga menyebut belanja negara juga terealisasi dengan baik, baik di pusat maupun daerah, dari yang dianggarkan Rp2.220,t triliun, yang terdiri dari Rp1.454,5 triliun belanja pemerintah pusat dan Rp766,2 triliun transfer ke daerah. Adapun keseimbangan primer 2018 adalah sebesar Rp4,1 triliun, atau surplus pertama sejak 2011. 

Dia menambahkan, pemanfaatan APBN juga semakin baik hingga bisa dirasakan kelompok masyarakat miskin, mulai dari kebutuhan makanan, kesehatan, dan sekolah. Pada 2018, pemerintah telah memperbesar anggaran kesehatan untuk memerangi gizi buruk dan membayar defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Meski begitu, kata Sri Mulyani, APBN juga tetap digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur hingga perbatasan.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pegawai KPK Berstatus ASN, Independensi KPK Terancam