KBR, Jakarta - Pemerintah mencatat penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 hanya Rp1.315,9 triliun. Jumlah itu hanya 92 persen dari target Rp1.424 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, selisih penerimaan pajak dari target tersebut dipengaruhi pertumbuhan beberapa sektor usaha yang tak sebaik tahun lalu.
Penerimaan pajak terbesar memang ditopang sektor pertambangan. Tetapi, menurut Sri Mulyani, beberapa sektor lain juga tetap berkontribusi pada penerimaan negara.
"Sebetulnya kalau dilihat dari sektoral, tidak juga. Kalau dilihat per sektor, agar Anda semua juga jangan terlalu misleading seolah ini pekerjaan migas saja. Yang manufaktur 11 persen itu, memang lebih kecil dibanding tahun lalu. Tetapi saya mengatakan double digit, kalau growth manufaktur dua kali dari 5,1 persen, itu ya enggak rendah," kata Sri Mulyani di kantornya, Rabu (2/1/2019).
Baca juga:
-
Sri Mulyani Pamer Defisit APBN 2018 Rendah
- Pengusaha Tagih Janji Pemerintah Turunkan Pajak Penghasilan Pengusaha Tagih Janji Pemerintah Turunkan Pajak Penghasilan
Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak nonmigas hanya Rp1.251,2 triliun atau 90,3 persen dari target Rp1.385,9 triliun, sedangkan penerimaan Pajak Penghasilan minyak dan gas (PPh migas) mencapai Rp64,7 triliun, atau 169,6 persen dari target Rp38,1 triliun.
Adapun penerimaan pajak dari sektor lain, pertumbuhannya tak terlalu besar. Misalnya pada industri pengolahan (manufaktur) hanya tumbuh 11,12 persen. Padahal tahun lalu 18,28 persen. Pada sektor perdagangan hanya tumbuh 23,72 persen, padahal tahun lalu 25,09 persen.
Meski penerimaan pajak mengalami shortfall, Sri Mulyani memamerkan rasio pajak yang kini 11,5 persen, atau meningkat 0,8 persen dari 2017.
Ia mengklaim, peningkatan rasio pajak tersebut berkat reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah.
Jika dibandingkan dari kepabeanan dan cukai, penerimaan negara yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai Rp205,5 triliun, atau 105,9 persen dari target Rp194,5 triliun.
Adapun pada tahun sebelumnya, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp192,5 triliun, atau 101,8 dari target di APBN.
Baca juga:
-
Penerimaan Negara Lampaui Target, Tapi Subsidi Energi Membengkak
-
APBN 2019 Direncanakan Senilai Rp2.439 Triliun
Editor: Agus Luqman
Kenaikan harga BBM nonsubsidi juga akan memicu inflasi dan pemborosan APBN.
Total sudah 73,6 persen pemda yang masuk kategori digital.
Kenaikan harga beras tertinggi didominasi terjadi di wilayah timur Indonesia.
"Kami ini masih butuh nasihat yang banyak, Pak Pendeta. Jadi mohon nasihatnya, mohon bimbingannya, mohon supportnya bagaimana kami bisa melakukan itu semua."
Pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan.
Celios menyebut kenaikan harga BBM terutama Pertamax memunculkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya perpindahan atau pergeseran dari pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.
Menurut Presiden Jokowi, hingga saat ini ini realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Upaya menghapus kawin tangkap di NTT
Mencari potensi cuan di emiten ramah lingkungan
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
