ICW: Bukan Teror Pertama yang Menyasar KPK

Potensi terjadinya kembali teror sangat besar apabila penegak hukum tak segera menemukan pelaku teror.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 09 Jan 2019 19:37 WIB

Author

Dwi Reinjani, Astri Septiani, Ryan Suhendra

ICW: Bukan Teror Pertama yang Menyasar KPK

Ilustrasi bom molotov. (Foto: Jateng.Polri.go.id)

KBR, Jakarta- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan serangan bom molotov ke rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif. Juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo berjanji segera mengungkap kasus tersebut.

“Polda Metro sedang membentuk tim, tentunya akan di-back up oleh Mabes Polri dalam hal ini tentunya Densus 88. Akan segera mungkin mengungkap peristiwa yang terjadi di kediaman Bapak Agus maupun Bapak Laode. Jadi itu yang saya sampaikan berikan kesempatan kepada tim yang dibentuk dan dibantu Densus 88, segera mungkin untuk mengungkap kasus tersebut,” ujar Dedi, kepada wartawan di kantornya, Rabu (09/01/2019).

Polisi berpangkat bintang satu ini mengatakan tim gabungan itu kini sedang memeriksa barang bukti yang didapat di dua lokasi kejadian, baik di Bekasi maupun di Jakarta Selatan. Bukti yang didapat di tempat kejadian perkara (TKP) antara lain pecahan botol, pipa paralon dengan rangkaian kabel, serta sebuah tas hitam. 

Polisi juga memeriksa saksi yang diduga mengetahui kejadian tersebut. Namun, kata dia, kepolisian belum bisa memastikan apakah benar yang meledak di halaman rumah kedua pimpinan KPK tersebut bom molotov. Saat ini kepolisian meningkatkan pengamanan di rumah Laode di Jakarta dan Agus Rahardjo di Bekasi. 

KPK Bahas Mitigasi Risiko Keamanan

Lembaga antirasuah turut menurunkan tim guna berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pihaknya sudah mendapatkan perkembangan awal dari polri, yakni telah dilakukannya olah TKP dan analisis forensik. KPK, kata dia, sedang menunggu hasil dari proses penegakkan hukum yang sedang ditangani kepolisian.

"Yang agak berbeda hari ini tentu ada koordinasi yang kami lakukan dengan pihak Polri terkait dengan peristiwa tadi pagi. Pimpinan dan tim yang ditugaskan juga sudah ke lokasi untuk melakukan koordinasi tersebut," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Rabu (9/1/2019).

Febri menuturkan, lembaganya belum mengetahui apakah teror yang dilakukan beririsan dengan penanganan perkara yang sedang ditangani atau tidak. 

"Belum ada, karena fakta-faktanya perlu ditemukan dulu oleh tim dari Polri, baru kemudian dari fakta-fakta itu dilihat apa keterkaitannya, motifnya dan lain-lain. Jadi, lebih baik kita tunggu penegak hukum bekerja terlebih dulu agar informasinya bisa lebih mempunyai dasar dan lebih substansial prosesnya nanti," sambung Febri.

Setelah serangan ini Febri mengatakan, KPK bakal membahasnya lebih lanjut soal mitigasi risiko keamanan di seluruh elemen. KPK juga akan melakukan pemetaan risiko dan tidak menutup kemungkinan untuk menambah pengamanan. 

Wiranto Minta Polisi Usut dan Tangkap Pelaku

Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan teror yang terjadi di rumah dua pimpinan KPK, Laode M Syarif dan Agus Rahardjo adalah hal yang biasa. Ia meminta publik tidak heboh dan menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum. 

“Bom di mana saja sekarang siapapun, siapapun yang membuat bom itu yang berusaha untuk menakut-nakuti ya ditangkap saja dihukum. Kita ada peraturan perundangan ada hukum kita terapkan dengan tegas selesai. Itu saja jangan kita ributkan, ada aja orang seperti itu setiap saat. Kita tinggal mengusut polisi tangkap sudah ada identifikasi manusianya siapa, kejar tangkap proses latar belakangnya apa,” ujar Wiranto, kepada wartawan, Rabu (09/01/2019).

Wiranto mengakui, berbagai serangan yang ditujukan kepada KPK pasti menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan pimpinan KPK dan masyarakat. Namun ia mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah melakukan deteksi dini. Ia berharap upaya ini bisa mengurangi adanya tindakan teror. 

Bukan Teror yang Pertama 

Sementara itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak kepolisian segera mengusut kasus teror terhadap petinggi KPK yang baru saja terjadi. Aktivis ICW, Donal Fariz mengatakan hal ini guna menghindari banyaknya spekulasi soal latar belakang teror tersebut. Sebab menurutnya ini bukan kasus pertama yang menimpa orang-orang di KPK. Ia menilai, potensi terjadinya kembali teror sangat besar apabila penegak hukum tak segera menemukan pelaku teror. 

"Untuk menghindari banyaknya spekulasi dan giringan ke arah politik. Butuh kerja cepat penegak hukum untuk membongkar kasus ini khususnya oleh kepolisian. Sehingga menghindari spekulasi politik, keamanan dalam negeri, sampai penegakan hukum dalam kasus ini," kata Donal di kantor ICW (09/01/2019).

Selain kepolisian, Donal juga meminta KPK melakukan asesmen internal untuk mencari tahu penyebab serangan bom tersebut. Menurutnya ini perlu dilakukan, karena tak menutup kemungkinan hal itu terkait dengan kasus yang sedang diselidiki. 

Rabu pagi sekira pukul 05.30 WIB, ditemukan dua benda diduga bom di dua rumah pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo di Bekasi dan Laode Muhammad Syarif di Jakarta Selatan. Menurut saksi mata Suwarni, terdengar suara pecahan barang agak keras pukul 01.00 WIB. Namun, penjual kue yang berjualan di depan rumah Laode ini tidak keluar untuk memeriksa. 

Kemudian pada 05.30 WIB, sopir Laode M. Syarif, Bambang datang dan mendapati botol berisi spiritus dengan sumbu dengan sumbu api. Pada saat pemeriksaan CCTV, Laode melihat orang dengan aktivitas mencurigakan di depan rumahnya sekira pukul 01.00 WIB. Polisi telah membawa sejumlah barang bukti di dua tempat kejadian.

Sebelum kasus ini, teror juga kerap dialami orang-orang di KPK. Di antaranya ke penyidik senior KPK Novel Baswedan. Tepatnya pada April 2017 lalu. Novel yang kala itu pulang dari masjid di dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, disiram air keras oleh dua orang tak dikenal. 

Namun, hampir dua tahun kasus tersebut terjadi, polisi belum juga menemukan pelaku. Desakan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) hingga kini juga belum dilakukan. 

Editor: Sindu Dharmawan

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.