Debat Capres, Jawaban Paslon tak Penuhi Harapan Korban Terorisme

"Menyasar kepada atau mencegah pada pemahaman radikalisme apapun bentuknya"

, BERITA , NASIONAL

Jumat, 18 Jan 2019 08:50 WIB

Author

May Rahmadi, Muthia Kusuma, Friska Kalia

Debat Capres, Jawaban Paslon tak Penuhi Harapan Korban Terorisme

Ilustrasi: Kepulan asap akibat aksi teror bom Thamrin (14/01/16).

KBR, Jakarta- Jubir Sahabat Thamrin, korban dan keluarga korban bom Thamrin, Dwi Siti Rhomdoni meminta calon presiden dan calon wakil presiden memberantas terorisme, radikalisme, serta pemahaman ideologi yang dapat menyebabkan sejumlah aksi teror di Indonesia. Dwi menginginkan Pasangan terpilih memberi perhatian terhadap pencegahan terorisme serta korban terorisme, termasuk korban terorisme masa lalu.

Ia menilai perhatian pemerintah yang diterima belum maksimal, kendati  beberapa perhatian juga bantuan sudah dirasakan oleh sejumlah korban terorisme. Misalnya, koordinasi antarlembaga seperti aparat keamanan dan penegak hukum masih perlu ditingkatkan. Hak-hak korban terorisme juga belum memuaskan.

Selain kompensasi berupa dana, ia menuntut pemerintah untuk memperhatikan anggota keluarga yang ditinggalkan. Mulai dari pendidikan anak korban, serta modal, pelatihan,serta pendampingan usaha agar menjadi wirausaha yang mandiri. 

Dwi pun menyampaikan tuntutannya terhadap calon presiden.

"Untuk mencegah terorisme ini kembali berarti kan kan harus dimulai dari menyosialisasikan atau lebih ke menyasar kepada atau mencegah pada pemahaman radikalisme apapun bentuknya mungkin bisa bersinergi dengan beberapa lembaga terkait. Kemudian ketika sudah terjadi korban, dan sudah jadi korban sekarang lebih diperhatikan kembali. Bukan masalah hak-hak korban atas kompensasi saja, tetapi juga kebutuhan lainnya," ujar Dwi, kepada KBR.
 
Sinergi antarlembaga itulah yang kerap jadi masalah.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meminta Kementerian Agama menindak pesantren-pesantren yang menjadi wadah penyebaran ideologi ekstrim. Direktur Deradikalisasi Irfan Idris mengatakan, masih banyak pesantren-pesantren lain yang menjadi tempat berkembangnya ekstrimisme.

Dia menceritakan, BNPT pernah menerima laporan mengenai hal tersebut dari seorang ibu yang anaknya sekolah di pesantren. Ibu itu memiliki anak yang baru satu bulan di pesantren, tetapi sudah mengirimkan foto dengan muka tertutup, mengangkat senjata mainan, lalu menuding ibunya kafir.

"Terutama Direktorat Pesantren agar jangan yang baik-baik saja yang dimasuki. Dia harus berani masuk ke lembaga pendidikan agama yang labelnya pesantren tapi tidak ada upacara di dalam. Itu banyak, saya tidak hafal. Tapi pasti menyebar. Kementerian Agama yang lebih tahu," kata Irfan kepada KBR di Jakarta, Kamis (17/1).

Menurut Irfan, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama perlu secara khusus memantau pesantren-pesantren yang menjadi wadah perkembangan ideologi ekstrim. Dia tidak menyebut nama dan lokasi pesantren-pesantren tersebut. Irfan hanya mengatakan, ada banyak kegiatan tidak wajar di dalam pesantren-pesantren seperti itu.

"Kan lucu kalau ada yang mengaku lembaga pesantren, lembaga penghafal Alquran, tetapi isinya siang dan malam dipertontonkan tontonan ekstrim," kata dia.

Pada 2017 lalu, pesantren Ibnu Mas'ud di Bogor, Jawa Barat, sempat menjadi perbincangan dalam isu-isu penanggulangan terorisme. Pesantren tersebut dianggap menjadi 'sarang teroris'. Walhasil, Pemerintah Kabupaten Bogor menutup pesantren itu.

Pesantren Ibnu Mas'ud juga sempat dikait-kaitkan dengan nama Pemimpin ISIS Indonesia Aman Abdurrahman, yang menjadi ideolog  kelompok teroris Jemaah Anshorut Daulah. Aman divonis hukuman mati dalam kasus bom Thamrin.

Irfan mengklaim  sudah berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga Negara untuk menangkal perkembangan paham ekstrim, termasuk di dalam pesantren. Menurut dia, ini adalah masalah negara yang serius.

"Tidak ada istilah, ini anggaran siapa. Ini negara. Titik. Ini pemerintah. Karena semua tidak ada yang setuju dengan kelakuan-kelakuan seperti itu," kata Irfan.

Tema terorisme menjadi salah satu hal yang ditanyakan dalam debat perdana pasangan calon presiden.  Bagaimana kedua pasangan calon menyikapi masalah terorisme? 

Calon Presiden petahana Joko Widodo mengatakan, melakukan pendekatan hukum yang tegas dan juga persuasif.

"Juga ada pendekatan yang persuasif melalui pembinaan agama, pembinaan ekonomi, dan sosial. Tapi yang paling penting buat saya aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM. Aparat harus tahu mengenai HAM. SOP juga harus berbasis HAM. Undang-Undang yang terorisme yang sudah ada di 2018 yang lalu itu juga menitik beratkan pada pencegahan pada pendekatan sosial, pada pendekatan ekonomi, pada pendekatan budaya, pendekatan keagamaan dan juga yang lebih penting juga ada transparansi saat proses penindakan sehingga menjadi jelas," ujar Jokowi menjawab pertanyaan moderator.

Sementara calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto melihat akar masalah adalah rasa ketidakadilan.

"Mereka merasa tersakiti dengan demikian mereka bisa dipengaruhi oleh pengajar pengajar ataupun paham-paham yang radikal dan mengarah kepada kekerasan. Jadi saya sangat mendukung setiap usaha deradikalisasi pendidikan. Kita akan benar-benar investasi besar-besaran dalam pendidikan dalam kesehatan untuk membantu rakyat yang paling bawah rakyat paling miskin kita akan bantu pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, guru-guru," ucap Prabowo.

Menurut  bekas teroris Ali Fauzi Manzi,   kemungkinan aksi terorisme terjadi di Indonesia masih sangat besar. Menurutnya ada banyak faktor yang menjadi pendukung besarnya kemungkinan aksi terorisme terjadi seperti masih adanya kesenjangan ekonomi, menyebarnya paham radikal di masyarakat serta masih kuatnya jejaring teroris lama.

"Harus dipikirkan bagaimana upaya yang akan dilakukan misalnya pembinaan bagi mereka yang di lapas, bagaimana setelah mereka keluar dari lapas. Karena tidak ada yang mampu menjamin di tahun mendatang tak ada lagi aksi teror," kata Ali kepada KBR.

Pengamat yang juga adik kandung terpidana mati bom Bali, Amrozi dan Ali Imron ini mengatakan, paham terorisme di Indonesia saat ini sudah masuk pada level komplikasi. Untuk itu, pengendalian aksi terorisme tak bisa dilakukan satu lembaga saja. Menurutnya pengendalian aksi terorisme harus dilakukan oleh lembaga lintas sektoral agar menujukkan hasil yang memuaskan.

"Proses rehabilitasi harus dilakukan bersama-sama dan dari berbagai lini. Tak hanya rehabilitasi secara pemikiran dan ekonomi tapi juga dari sisi ekonomi. Ketika mindset dan urusan perut aman, maka peluang untuk meminimalisir aksi teror cukup besar. Kalau memusnahkan aksi teror rasanya tak mungkin, paling tidak kita minimalisir," katanya.

Bagaimana cara meminimalkan aksi teror. Calon wakil presiden Maaruf Amin saat debat perdana menyatakan akan melakukan dua cara.

"Mensinergikan antara pencegahan dan penindakan. Ke depan kami lebih mengutamakan pencegahan melalui peta radikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham-paham Radikal dan intoleran. Dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar," ujar Maaruf.


Sementara Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menekankan pada kontra propaganda.

"Kita juga harus melihat program-program kontra radikalisasi kepada masyarakat luas. Bagaimana kita melakukan kontraideologi ,kontr narasi dan juga kita lakukan kontrapropaganda. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa merasakan masa depan yang cerah akhirnya terpapar karena kebutuhan ekonominya. Kita harus hadir untuk mereka untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada terorisme," jelas Sandi.

Sayangnya, jawaban kedua pasangan calon tak sepenuhnya memenuhi harapan korban terorisme.  Jubir Sahabat Thamrin, Dwi Siti Rhomdoni  mengharapkan adanya kompensasi bagi korban dan keluarga. Pasalnya, dari 33 korban bom Thamrin,masih ada 2 yang belum menerima kompensasi. Penyebabnya butuh payung hukum berupa  putusan pengadilan.

"Kami harapkan tidak melalui keputusan hakim ya. Tapi lebih kepada surat keterangan yang diberikan oleh BNPT. Kami harapkan seperti itu akan lebih mudah, agar tekniknya atau koordinasi dari beberapa pihaknya tidak dipersulit," ujar Dwi kepada KBR, (13/1/2019)


Editor: Rony Sitanggang
 



 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Pengelolaan Sisa Anggaran Lebih Kembali Disorot

Kabar Baru Jam 15

Bagaimana Pengaturan Sistem Zonasi? Apa Manfaatnya?

Kabar Baru Jam 14