KBR, Jakarta- Partai Gerindra menuding Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap tidak netral dengan menyeret nama ketua umum mereka, Prabowo Subianto, terlibat dalam dugaan permintaan mahar politik terhadap La Nyalla. Ketua DPP Bidang Hukum Gerindra Habiburokhman menantang Bawaslu menunjukkan bukti adanya permintaan mahar dari Prabowo kepada La Nyalla untuk syarat dukungan di Pilkada Jawa Timur.
"La Nyalla bilang saya enggak punya bukti. Tapi (katanya) saya berani sumpah pocong. Masa Bawaslu tindaklanjuti sumpah pocong. Dari semua hal yang disebut, bukti enggak ada satupun yang terkait Prabowo. Ada gambar foto duit, ada enggak gambar Prabowo menerima? Rekaman telepon, ada enggak suara Prabowo? Jauh sekali," ujar Habiburokhman saat dihubungi KBR, Minggu(14/1).
Dia menuduh penyebutan nama Prabowo dalam kasus ini kental dengan kepentingan politik. Menurutnya, masalah itu cuma kesalahpahaman antara partai dan La Nyalla. Uang Rp 40 miliar yang diminta kepada La Nyalla dijelaskannya bukan merupakan mahar, namun biaya untuk saksi di pemilihan nanti.
Habiburokhman mengatakan dengan sistem pilkada langsung, biaya politik memang membengkak karena harus membayar sejumlah saksi untuk memastikan suara tidak berpindah.
"Uang saksi itu manfaatnya untuk calon sendiri. Bukan untuk partai politik kok."
Rencananya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur hari ini memeriksa Ketua Kadin Jawa Timur, La Nyalla Matalitti. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, bekas Ketua PSSI itu akan diperiksa mengenai adanya dugaan mahar politik.
Sementara itu mengenai rencana pemanggilan terhadap pemimpin partai politik yang ditengarai meminta mahar kepada bakal calon yang maju di pemilihan kepala daerah, akan dipertimbangkan setelah pemeriksaan tersebut.
"Kami sudah melayangkan surat agar yang bersangkutan hadir pada hari Senin. (Soal memanggil pemimpin parpol) tergantung pada hasil pemeriksaan. Kami juga akan menelusuri indikasi adanya mahar politik itu. Apakah sudah terjadi deliver uang? Kepada yang minta," ujarnya ketika dihubungi KBR melalui sambungan telepon, Minggu (14/1).
Ia melanjutkan, pemanggilan ini terkait pengakuan La Nyalla kepada media soal permintaan uang sebesar Rp 40 miliar rupiah oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, untuk diusung Gerindra sebagai calon gubernur Jawa Timur. Uang itu untuk biaya pembayaran saksi di tempat pemungutan suara.
Aparat diduga melanggar HAM dalam menindak massa aksi saat pembubaran paksa.
Sepak bola Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
"Pernyataan Melchias Mekeng soal makan 'uang haram' menuai kritikan. Sementara, pemberitaan media masih diskriminatif terhadap keberagaman identitas gender dan orientasi seksual"
"Jangan dicampur aduk, ada ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," 
"Kita harapkan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri."
"Kita berhasil mengamankan 16 ribu batang,”
"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,”
Jokowi menginstruksikan jajarannya memastikan suplai beras di seluruh tanah air berada pada kondisi normal.
Bahkan dikatakan justru mengakibatkan kekaburan makna pasal tersebut secara keseluruhan.
Anton menyebut, segala persiapan yang terlanjur dilaksanakan untuk Piala Dunia U-20 dapat dijadikan investasi, semisal perbaikan stadion.
"Nggak ada, kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-banned kita, langsung dicabut ke-tuanrumahan,"
"Kami menemukan peristiwa pidananya, kemudian bukti permulaan yang cukup"
Sebetulnya bukan pakaian bekas impor yang menjadi ancaman serius pelaku UMKM.
"Saya sakit hati, memang saya sendiri sangat lelah,"
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,”
Kenaikannya mencapai 47 persen, yakni dari 85 juta pada 2022, naik menjadi 123 juta pada tahun ini.
"Dengan anggaran yang Rp 2,1 triliun, kalau direhabilitasi saya kira selesai maka lapas kita akan berkurang jauh (tak penuh)"
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
