covid-19

Warga Kutai Klaim Lahan Mereka Diserobot Perusahaan Milik Menteri Luhut

Presiden Jokowi diminta menindak tegas jajarannya yang melawan komitmen fokus kerja Pemerintah tahun ini soal upaya pemerataan serta menurunkan kesenjangan melalui kebijakan redistribusi aset.

BERITA | NASIONAL

Senin, 30 Jan 2017 16:10 WIB

Warga Kutai Klaim Lahan Mereka Diserobot Perusahaan Milik Menteri Luhut

Warga Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mengadu ke Seknas WALHI Nasional mengenai penyerobotan lahan mereka oleh PT PKU 1, anak perusahaan milik Menteri Luhut Panjaitan, Senin (30/1/2017). (Foto: Ad


KBR, Jakarta - Koalisi Korban Kejahatan Tambang dan Sawit Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mendesak pemerintah mengembalikan lahan mereka yang direbut paksa oleh PT Perkebunan Kaltim Utama 1 (PT PKU 1).

Menurut warga, PT PKU 1 merupakan anak perusahaan PT Toba Sejahtera Group milik Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Pendamping sekaligus Pengkampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar dari Dewan Eksekutif Nasional WALHI, Fatilda Hasibuan mengatakan, Presiden Jokowi harus menindak tegas jajarannya yang melawan komitmen fokus kerja Pemerintah tahun ini soal upaya pemerataan serta menurunkan kesenjangan melalui kebijakan redistribusi aset dan akses rakyat atas tanah.

Apalagi, kata Fatilda, Pemerintahan Jokowi sudah berjanji akan menjalankan agenda reforma agraria.

"Desakannya jelas, kembalikan tanah mereka atau warga seperti semula. Kembalikan disini maksudnya kalau mereka tadi katakan sebelumnya lahan itu diperuntukkan menanamkan tanaman pangan, maka kembalikan lahan itu ke tanaman pangan. Supaya mereka bisa mengelola. Jadi bukan sawit yang mereka inginkan. Jadi bukan karena sekarang sudah ada perkebunan sawit lalu kemudian mereka meminta lahannya kembali (ingin merebut lahan sawit)," kata Fatilda di kantor Walhi, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Baca juga:


WALHI mencatat luasan lahan yang direbut oleh PT PKU 1 sekitar 1300-an hektar. Lahan itu kini sudah ditanami kelapa sawit tanpa persetujuan dan pembebasan tanah milik warga. Kemudian, perusahaan baru mengeluarkan perjanjian soal sosialisasi dan pembagian hasil kepada warga setelah kelapa sawit berbuah. Oleh karenanya, kata Fatilda, warga menolak semua upaya negosiasi apapun yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

"Lagi pula soal pembagian hasil 20 persen dan 80 persen itu dari mana? Dari pendapatan atau dari luas tanah. Kan tidak jelas juga. Selain itu apa yang memastikan warga bisa mengakses laporan pendapatan perusahaan secara transparan tiap bulan? Apakah kita bisa pastikan perusahaan akan jujur soal itu? Jadi mau 50 persen 50 persen pun pembagiannya tidak akan jelas," kata Fatilda.

WALHI akan membawa permasalahan ini ke Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mediasi. Dengan begitu, kata Fatilda, permasalahan ini bisa menjadi fokus kerja KSP untuk segera diselesaikan.

"Kita juga bakal mengkoordinasikan dengan warga disana agar satu suara dan membuat peta serta rencana agar tujuan kita tercapai," tambahnya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Ramai Cukai Rokok Mau Naik, Apa Kata Pakar dan DPR?