Pemprov Jateng Gelar Amdal Semen Indonesia, KSP Minta KLHS Jadi Rujukan

""KLHS ini akan jadi rujukan mengenai pembangunan, termasuk rezim perizinan pertambangan di kawasan pegunungan kendeng,""

KBR, Jakarta- Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan Presiden Joko Widodo tetap meminta semua perizinan pertambangan di Kendeng, Jawa Tengah merujuk pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang saat ini masih digarap bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Deputi II KSP, Yanuar Nugroho memastikan KLHS akan rampung April 2017 mendatang.

"Saya kira arahan presiden ke KSP mengenai konflik di Kendeng cukup jelas. Yakni Presiden tetap meminta KSP menyelesaikan KLHS bersama KLHK. KLHS ini akan jadi rujukan mengenai pembangunan, termasuk rezim perizinan pertambangan di kawasan pegunungan kendeng," ungkapnya kepada KBR, Senin (23/1/2017)

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan tetap akan menggelar sidang penilaian Amdal baru PT Semen Indonesia, 2 Februari mendatang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sugeng mengatakan tidak akan menunggu KLHS Rembang ataupun Kendeng untuk membahas adendum baru perusahaan BUMN tersebut.

Sugeng mengaku tak paham kenapa KLHS dibuat. Padahal, tim KLHS juga menggunakan data yang sama dengan yang dimiliki Pemprov Jawa Tengah.

"Saya dalam kapasitas tidak paham mengenai kinerja dan target dengan KLHS yang diawali ketemu di Yogja dan di lapangan, padahal data yang dibawa juga data dari Pemprov. Terus Gubernur juga bertanya kepada saya, hasilnya mana? dan nyatanya belum jadi. Saya barangkali menunggu ketidakpastian, padahal kemarin ada closing date-nya," ungkap Sugeng kepada KBR.

KSP sendiri, kata Yanuar, tidak dalam kapasitas mengomentari apa yang dilakukan Pemprov Jateng ataupun PT Semen Indonesia.

"KSP dan KLHK fokusnya menyelesaikan KLHS mbak. kami tidak berwewenang mengomentari PT SI ataupun pemprov," tambah Yanuar  lewat pesan singkat.

Editor: Rony Sitanggang

• KLHS Kendeng
• Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho
• Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
• presiden joko widodo