Bagikan:

Ombudsman: Isu Pekerja Ilegal Asal Tiongkok itu Politis, Terkait Pilkada DKI

Salah satu kandidat pemilihan gubernur DKI adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berasal dari etnis Tionghoa. Basuki adalah calon petahana yang dalam sejumlah survei menempati elektabilitas tertin

BERITA | NASIONAL

Kamis, 19 Jan 2017 15:53 WIB

Ombudsman: Isu Pekerja Ilegal Asal Tiongkok itu Politis, Terkait Pilkada DKI

Belasan orang pekerja ilegal asal Tiongkok ditahan Kantor Imigrasi Bogor. (Foto: Rafik Maeilana/KBR)


KBR, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Laode Ida menilai isu tenaga kerja asing ilegal di Indonesia telah menjadi isu politik. Laode menilai isu tersebut muncul dikaitkan dengan gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya melihat sebetulnya tenaga kerja ilegal ini menjadi isu politik yang luar biasa sensitifnya di Indonesia sekarang. Karena terkait dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta, itu menjadi merambat kesana kemari. Jadi liar pada akhirnya. Kita mau mencoba melokalisir ini sebetulnya, supaya isu ini menjadi isu yang tenaga kerja saja. Tidak usah dikaitkan dengan isu-isu yang lain," kata Laode Ida di Gedung Ombudsman Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Pernyataan Laode senada dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri beberapa waktu lalu, yang menilai isu serbuan TKA asal Cina ilegal adalah politis.

Baca juga:

Data Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan jumlah TKA legal berjumlah 74.183 pada 2016. Sementara itu, jumlah tenaga kerja asal Tiongkok berjumlah lebih sedikit, sebanyak 21.271 orang. Kementerian Tenaga Kerja mengklarifikasi isu setelah muncul kabar palsu (hoax) yang menyebut ada 10 juta tenaga kerja asal Tiongkok menyerbu Indonesia.

Salah satu kandidat pemilihan gubernur DKI adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berasal dari etnis Tionghoa. Basuki adalah calon petahana yang dalam sejumlah survei menempati elektabilitas tertinggi.

Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengatakan keraguan masyarakat Indonesia disebabkan intervensi pemodal asing yang membawa tenaga kerja sendiri. Ombudsman juga menyoroti eksklusivitas Penanaman Modal Asing. Laode memberikan contoh di Sulawesi Tenggara, ketika negara kesulitan mengontrol perusahaan tambang di sana.

"Pemda setempat sulit mengontrol di dalam ini kan. Sebenarnya eksklusivitas yang terproteksi oleh siapa? Kenapa negara begitu lemah dalam mengontrol ini," kata Laode.

Baca: Data Belum Valid, DPR Tak Bentuk Pansus TKA Ilegal Asal Cina   

Editor: Agus Luqman 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Ikhtiar Sorgum untuk Substitusi Gandum

Most Popular / Trending