MKD Pelajari Laporan Melecehkan PRT oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

""Kalau MKD kan nanti memutuskan ringan, sedang, berat. Itu saja konsekuensinya. "

KBR, Jakarta- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan akan mempelajari aduan Migrant Care terkait tweet Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dianggap melecehkan pekerja rumah tangga (PRT). Anggota MKD dari PKB, Maman Immanul Haq, menyatakan jika aduan itu memenuhi syarat, penyelidikan akan dimulai.

Kata dia, dari penyelidikan itulah MKD akan menilai apakah Fahri melanggar etik secara ringan, sedang, atau berat.

"Kalau MKD kan nanti memutuskan ringan, sedang, berat. Itu saja konsekuensinya. Akan beda-beda kalau ringan, sedang, atau berat," terangnya kepada KBR, Jumat (27/1/2017) malam.

"Putusan MKD tidak mengacu kepada tuntutan. MKD secara independen akan melakukan keputusan hasil dari bukti-bukti yang ada," tambahnya.

Maman mejelaskan, seandainya aduan ini masuk ke penyelidikan, pihaknya akan mengundang sejumlah ahli untuk menilai konten tweet itu. Pihaknya berencana mengundang ahli IT dan ahli bahasa untuk membongkar maksud Fahri.

Kata dia, pihaknya juga akan mempertimbangkan bahwa Fahri sudah meminta maaf terkait kicauannya. Menurut dia tweet Fahri memang tidak pantas dikeluarkan anggota dewan.

Hari ini, Fahri Hamzah dilaporkan oleh Migrant Care terkait tweetnya yang menyebut "babu". Migrant Care berpendapat istilah itu sangat merendahkan karena terkait dengan zaman perbudakan. Dalam aduannya, Migrant Care meminta MKD menegur Fahri, mencopotnya dari posisi Timwas TKI, dan mengusulkan pencopotan Fahri dari kursi pimpinan dewan.

Fahri mengeluarkan tweet itu pada Selasa lalu, berbunyi "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela...". Setelah menuai protes, Fahri menghapus cuitan dan meminta maaf.

Editor: Rony Sitanggang

• MKD
• Anggota MKD dari PKB
• Maman Immanul Haq
• Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah