KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPR, Setya Novanto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP). Hari ini adalah penjadwalan ulang setelah pekan lalu Setnov mangkir lantaran masih berada di Amerika Serikat.
Setnov diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto. Penyidik telah memeriksa Setnov dua kali dalam kasus e-KTP. Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan pemeriksaannya kali ini untuk menindaklanjuti hal-hal yang masih kurang pada pemeriksaan sebelumnya.
"Ini kan dalam menindaklanjuti ada hal-hal yang masih kurang. (Soal pertemuan-pertemuan) Ya semua saya serahkan kepada penyidik," kata Setya Novanto di Gedung KPK Jakarta, Selasa (10/01/2017).
Baca juga:
- Diperiksa KPK 7,5 Jam, Setnov Bantah Terlibat Korupsi e-KTP
- Kasus E-KTP, Eks Pemimpin Komisi II Bantah ada Pembagian Fee Kasus e-KTP
Selain itu, KPK juga akan memeriksa bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Penyidik juga bakal memeriksa tiga saksi dari kalangan swasta yakni, Vidi Gunawan, Andi Agustinus, dan Dedi Prijono.
Sebelumnya, Nazarudin menyebut Setya Novanto dan Anas Urbaningrum menerima aliran uang e-KTP. Saat pembahasan anggaran proyek, Setya Novanto menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Bendahara Umum Partai Golkar.
KPK telah menetapkan pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Saat proyek itu digelar, Irman menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan Sugiharto menjabat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan.
Dua orang itu disangka bersama-sama menggelembungkan harga proyek pengadaan e-KTP. Menurut KPK, korupsi e-KTP diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun, dengan total nilai proyek Rp6 triliun.
Baca juga:
- Dugaan Korupsi E-KTP, Eks Mendagri: Buktikan Saya Menerima
- Kasus e-KTP, Eks Ketua Komisi II DPR: Kerugiannya Dimana?
Editor: Agus Luqman
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
"Jika ada petugas lewat ataupun berdiri di luar sana, mereka bersembunyi di bawah meja belajarnya. Luar biasa ketakutan mereka, ini tidak boleh kita biarkan."
"Kalau di bursa karbon negara jiran kita memerlukan waktu tiga sampai empat bulan,"
"Catatan saya kurang lebih ada satu Gigaton CO2 potensi karbon yang bisa ditangkap"
"Sekarang sudah hampir 300 KK dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran."
"Relokasi ke Galang kita tiadakan, artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat."
"Politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan,"
Bahlil mengeklaim, pertemuan itu telah menghasilkan solusi dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Menurut Jokowi berita yang benar bukanlah pemberitaan yang mengedepankan sensasi.
Hanya sosok Ganjar Pranowo yang disiapkan sebagai Bacapres oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi guna melanjutkan kepemimpinan Indonesia,
Pasar tekstil lokal kini dibanjiri produk tekstil impor yang harganya lebih murah ketimbang harga produk dalam negeri, terlebih lagi mereka menjual dengan cara online.
Meski berbagai intervensi sudah dilakukan tapi hingga kini belum ada tanda-tanda penurunan harga beras.
“Tercatat di kami, ada 11 kasus yang mendapat keringanan, kasus-kasus korupsi tentunya."
"Kita terus mendesak ya di masa pemerintahan Jokowi yang masih tersisa satu tahun ini ya supaya reforma agraria itu dituntaskan"
Latih mental tangkal revenge spending
"Kita lihat sekarang ini dunia juga sedang di persimpangan jalan."
"Kraton sedang berusaha untuk mengembalikan rohnya Sekaten."
