Dewan Pertimbangan MUI: Gesekan Kelompok karena Ekonomi, Ahok Hanya Pemicu

Din Syamsuddin mengatakan selama ini, ada kelompok tertentu yang dianggap diuntungkan dan memiliki modal ekonomi kuat. Sementara kelompok lain tak mendapat perlindungan dari pemerintah.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 17 Jan 2017 11:22 WIB

Author

Eko Widianto

Dewan Pertimbangan MUI: Gesekan Kelompok karena Ekonomi, Ahok Hanya Pemicu

Ketua Dewan Penasihat MUI Din Syamsuddin saat menjenguk bendahara MUI Fahmi Darmawansyah di KPK, Kamis (29/12/2016). Fahmi jadi tersangka kasus penyuapan sebagai pengusaha mitra proyek pemerintah. (Fo


KBR, Malang - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin menilai gesekan antar kelompok saat ini disebabkan adanya kesenjangan, mulai kesenjangan ekonomi sampai keadilan dalam hukum.

Din Syamsuddin mengatakan selama ini, ada kelompok tertentu yang dianggap diuntungkan dan memiliki modal ekonomi kuat. Sementara kelompok lain tak mendapat perlindungan dari pemerintah. Hal itu, menurut Din, menimbulkan ketimpangan ekonomi. Apalagi kemudian pemilik modal mulai mendikte bidang politik.

Din mengatakan kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama hanyalah pemicu. Tanpa kasus Ahok, kata Din, kekecewaan akibat kesenjangan ekonomi tetap akan mengumpul dan mengkristal dan suatu saat tetap akan meledak.

Baca: Ditolak Etnis Dayak, Waksekjen MUI Batal Mendarat di Sintang   

Din menyarankan agar ada dialog dan menjalin komunkasi untuk menghindari kesalahpahaman-kesalahpahaman itu.

"(Perlu) Mengintensifkan dialog-dialog dalam rangka merawat kerukunan antar agama, suku termasuk kelompok-kelompok masyarakat, secara sejati. Kedua, harus diciptakan keseimbangan nasional, jangan sampai kehidupan nasional kita berat sebelah, ada yang diuntungkan dan ada yang tidak diuntungkan. Apalagi dengan the power of money yang sekarang mulai mendikte politik," kata Din Syamsuddin, di Malang, Jawa Timur, Senin (16/1/2017).

Bekas Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan inisiator dialog bisa dimulai siapapun yang memiliki tanggungjawab untuk persatuan dan kesatuan.

Din menambahkan, di bidang hukum ada sejumlah kelompok yang melihat aparat penegak hukum tak ada pada posisi tengah, atau cenderung melindungi dan membela kelompok lain. Termasuk dalam persoalan korupsi.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

What's Up Indonesia

Kabar Baru Jam 8

Pernyataan Menhan TNI Terpapar Radikalisme Timbulkan Polemik