KBR, Jakarta- Warga Ahmadiyah di Bangka mengaku khawatir atas keluarnya Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Bangka yang menyatakan bahwa Jemaah Ahmadiyah Indonesia harus keluar dari lingkungan Srimenanti Sungailiat atau bertobat. Salah seorang warga Bangka, Yati, mengatakan, seharusnya pemerintah daerah memberi kebebasan terhadap warga untuk memeluk dan menjalankan agamanya.
"Karena isinya seperti itu, kami di sini merasa khawatir. Harapannya, kita diberi kebebasan, karena sebagai warga negara kan bebas ya bisa tinggal di mana saja" katanya, Senin (18/1/2016)
Yati juga berharap pemda Bangka segera menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga Ahmadiyah di Bangka.
Sebelumnya pada 14 Desember ada pertemuan antara jemaah Ahmadiyah dengan warga dan Forum Kerukunan antar Umat Bergama (FKUB). Dalam pertemuan itu, jemaah Ahmadiyah diminta pergi dari Bangka. Lalu, pada 5 Januari keluar Surat Edaran Bupati yang ditandatangani Sekretaris Daerah Bangka, Feri Insani. Dalam surat itu, jemaah Ahmadiyah diminta untuk masuk pada ajaran Islam Sunni. Jika tidak mereka akan diusir dari Pulau Bangka.
Editor: Malika
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
