KBR, Jakarta- LSM hak asasi manusia Setara Institute mengatakan pemerintah Jokowi gagal memenuhi janji Nawacita poin keberagaman.
Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan, pemerintahan Jokowi berjanji melindungi kelompok minoritas dan melindungi kebebasan beragama dalam Nawacita. Pemerintah juga berjanji mengevaluasi UU dan Perda diskriminatif, namun belum melakukan banyak hal untuk mencapai tujuan itu.
"Ada 9 harapan dalam Nawacita yang bisa membuai kita semua bahwa kemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan akan mengalami dinamika yang kondusif," ungkap Ismail kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/1/2016).
"Tetapi ternyata di tahun pertama tepatnya 2015 di mana Jokowi memimpin penuh 1 tahun - ternyata harapan itu belum terjawab," jelasnya lagi.
Sementara itu, Wakil Direktur Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan pemerintahan Jokowi sebetulnya punya kapasitas yang baik dalam menyelesaikan intoleransi. Hal ini didukung dengan posisi Tjahjo Kumolo sebagai menteri dalam negeri dan Lukman Hakim Syaifuddin sebagai menteri agama. Keduanya dinilai berperspektif hak asasi manusia dan membela minoritas.
Editor: Malika
"Ini bukan pekerjaan ringan ya, mengizinkan siapa yang boleh dan tidak boleh nonton langsung..."
"Terjadi kenaikan zona risiko tinggi atau zona merah dari 10 kabupaten kota pada minggu lalu, menjadi 11 kabupaten kota di minggu ini,”
"Negara justru salah mengambil langkah-langkah politik. Akar masalah Papua itu kan sudah LIPI temukan, ada empat..."
"Karena vaksin ini tidak hanya menyelesaikan masalah kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga global." 
"Memang kita melihat belum ada tanda-tanda bahwa (pandemi) Covid-19 ini akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara pemulihan ekonomi juga belum terasa."
Dua anggota DRPD Jawa Barat periode 2014-2019, Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani, diduga menerima suap untuk membantu pengurusan proyek perbaikan jalan di Indramayu.
Unsur pidana dalam pemulihan kerugian negara ini justru bisa diungkap melalui Satgas. Seperti adanya kemungkinan pemalsuan jaminan tanah milik negara, hingga pemalsuan surat kepemilikan dan lain-lain.
"Jadi kalau ditulis angka jadi begini Rp110.454.809.645.467," 
Lonjakan pemesanan mobil baru terjadi setelah pemerintah memberikan relaksasi pajak
"Terdakwa Edhy Prabowo bersama-sama Andreau Misanta Pribadi, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan"
Jokowi menginginkan agar industri memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja
Mereka merupakan kelompok Vila Mutiara yang terafiliasi Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
"Kita harapkan dukungan BPOM agar kita punya industri pengembangan vaksin di luar Bio Farma. Ketergantungan terhadap Bio Farma akan menimbulkan masalah kalau kita perlu produksi dalam jumlah besar."
"Penyandang disabilitas harus dapat bantuan. Misal naik ke tangga kan nggak bisa. Harusnya disabilitas yang menggunakan kursi roda mestinya ada fasilitas memudahkan akses orang berkursi roda."
Hingga kini Kepolisian belum memberhentikan dua anggota Polda Metro Jaya itu
IDI meminta tim Vaksin Nusantara untuk memenuhi etika medis dalam pembuatan vaksin
Ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi vaksin Nusantara pada tahap uji klinis tahap I 
Ombudsman menilai, PT Pertamina Balongan tidak merespon protes warga terkait bau bensin atau minyak yang menyengat di sekitar kilang minyak sebelum kebakaran terjadi.
Dampak lain yang ditimbulkan siklon Surigae ini adalah hujan ektream dan gelombang tinggi
Pemerintah daerah harus bersiap menyediakan titik-titik evakuasi dan pengungsian, bila bencana tiba-tiba datang.
