JAI Minta Kemendagri Tak Urusi Keyakinan Jemaat Ahmadiyah

KBR, Jakarta- Pengurus organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) meminta Kementerian Dalam Negeri tidak berpihak pada Pemerintah Kabupaten Bangka yang mengusir jemaat Ahmadiyah Bangka dari wilayah itu. Juru Bicara organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia Pusat, Yendra Budiana mengatakan, semestinya Kementerian Dalam Negeri mengklarifikasi terlebih dahulu latar belakang kesepakatan tanggal 14 Desember 2015. Yendra mengatakan kesepakatan itu diambil secara sepihak oleh pemerintah Kabupaten Bangka. Yendra meminta Kemendagri juga mengurusi hak-hak warga jemaah Ahmadiyah yang dilanggar yakni tak mendapat kartu identitas dan dipaksa keluar dari Bangka.

"Tapi saya pikir masalah teologi bukan ranah Kemendagri, Kemendagri adalah masalah hak warga negara, kita fokus ke sana. Karena kalau masalah keyakinan tak akan selesai dan dialog-dialog kemudian ada kesepahaman antara masing-masing kelompok," jelasnya, Senin (25/1/2016)

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung sikap Bupati Bangka yang mengusir warga Ahmadiyah dari Kabupaten Bangka. Kemendagri mendasari hal itu pada pertemuan 14 Desember tahun lalu antara jemaat Ahmadiyah dengan warga dan FKUB. Dalam pertemuan itu, jemaat Ahmadiyah diminta pergi dari Bangka. Lalu, pada 5 Januari keluar Surat Edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Bangka, Fery Insani. Dalam surat itu, jemaat Ahmadiyah untuk masuk pada ajaran Islam Sunni atau diusir dari Pulau Bangka. Belakangan, Pemerintah Kabupaten Bangka mengultimatum jemaat Ahmadiyah di wilayah Srimenanti Kabupaten Bangka keluar dari wilayah itu paling lambat 6 Februari mendatang. 

Editor: Malika