JAI Minta Kemendagri Tak Urusi Keyakinan Jemaat Ahmadiyah

Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak berpihak pada Pemerintah Kabupaten Bangka yang mengusir pergi jemaat Ahmadiyah Bangka dari wilayah itu.

BERITA | NASIONAL

Senin, 25 Jan 2016 16:35 WIB

Author

Quinawaty Pasaribu

JAI Minta Kemendagri Tak Urusi Keyakinan Jemaat Ahmadiyah

Pada 5 Januari keluar Surat Edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Bangka, Fery Insani. Dalam surat itu, jemaat Ahmadiyah untuk masuk pada ajaran Islam Sunni atau diusir dari Pulau Bangka. Foto:

KBR, Jakarta- Pengurus organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) meminta Kementerian Dalam Negeri tidak berpihak pada Pemerintah Kabupaten Bangka yang mengusir jemaat Ahmadiyah Bangka dari wilayah itu. Juru Bicara organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia Pusat, Yendra Budiana mengatakan, semestinya Kementerian Dalam Negeri mengklarifikasi terlebih dahulu latar belakang kesepakatan tanggal 14 Desember 2015. Yendra mengatakan kesepakatan itu diambil secara sepihak oleh pemerintah Kabupaten Bangka. Yendra meminta Kemendagri juga mengurusi hak-hak warga jemaah Ahmadiyah yang dilanggar yakni tak mendapat kartu identitas dan dipaksa keluar dari Bangka.

"Tapi saya pikir masalah teologi bukan ranah Kemendagri, Kemendagri adalah masalah hak warga negara, kita fokus ke sana. Karena kalau masalah keyakinan tak akan selesai dan dialog-dialog kemudian ada kesepahaman antara masing-masing kelompok," jelasnya, Senin (25/1/2016)

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung sikap Bupati Bangka yang mengusir warga Ahmadiyah dari Kabupaten Bangka. Kemendagri mendasari hal itu pada pertemuan 14 Desember tahun lalu antara jemaat Ahmadiyah dengan warga dan FKUB. Dalam pertemuan itu, jemaat Ahmadiyah diminta pergi dari Bangka. Lalu, pada 5 Januari keluar Surat Edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Bangka, Fery Insani. Dalam surat itu, jemaat Ahmadiyah untuk masuk pada ajaran Islam Sunni atau diusir dari Pulau Bangka. Belakangan, Pemerintah Kabupaten Bangka mengultimatum jemaat Ahmadiyah di wilayah Srimenanti Kabupaten Bangka keluar dari wilayah itu paling lambat 6 Februari mendatang. 

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN