KBR, Jakarta- Pengurus organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
meminta Kementerian Dalam Negeri tidak berpihak pada Pemerintah
Kabupaten Bangka yang mengusir jemaat Ahmadiyah Bangka dari
wilayah itu. Juru Bicara organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia Pusat,
Yendra Budiana mengatakan, semestinya Kementerian Dalam Negeri
mengklarifikasi terlebih dahulu latar belakang kesepakatan tanggal 14
Desember 2015. Yendra mengatakan kesepakatan itu diambil secara sepihak
oleh pemerintah Kabupaten Bangka. Yendra meminta Kemendagri juga
mengurusi hak-hak warga jemaah Ahmadiyah yang dilanggar yakni tak
mendapat kartu identitas dan dipaksa keluar dari Bangka.
"Tapi
saya pikir masalah teologi bukan ranah Kemendagri, Kemendagri adalah
masalah hak warga negara, kita fokus ke sana. Karena kalau masalah
keyakinan tak akan selesai dan dialog-dialog kemudian ada kesepahaman
antara masing-masing kelompok," jelasnya, Senin (25/1/2016)
Sebelumnya Kementerian Dalam
Negeri menyatakan mendukung sikap Bupati Bangka yang mengusir warga
Ahmadiyah dari Kabupaten Bangka. Kemendagri mendasari hal itu pada
pertemuan 14 Desember tahun lalu antara jemaat Ahmadiyah dengan warga
dan FKUB. Dalam pertemuan itu, jemaat Ahmadiyah diminta pergi dari
Bangka. Lalu, pada 5 Januari keluar Surat Edaran yang ditandatangani
Sekretaris Daerah Bangka, Fery Insani. Dalam surat itu, jemaat Ahmadiyah
untuk masuk pada ajaran Islam Sunni atau diusir dari Pulau Bangka.
Belakangan, Pemerintah Kabupaten Bangka mengultimatum jemaat Ahmadiyah
di wilayah Srimenanti Kabupaten Bangka keluar dari wilayah itu paling lambat 6
Februari mendatang.
Editor: Malika
“Pemerintah telah memerintahkan aparat keamanan melalui Satgas Operasi Tinombala, untuk melakukan pengejaran dan pengepungan terhadap para pelaku."
"Dari temuan di Lampung, kita bisa lihat bahwa JI sampai saat ini masih tetap hidup dan memiliki kekuatan secara militer."
"Terkait dengan kesembuhan yang menurun hal ini perlu dijadikan bahan evaluasi khususnya oleh pemda setempat terkait pelaksanaan 3T,"
Kekerasan itu merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan yang biadab.
Dokter meninggal karena tertular Covid-19 dan terlalu lelah menangani pasien
Semisal konflik di Nduga, Papua, pada 2018, dan konflik di Intan Jaya, akhir 2019 lalu.
"Kalau anak-anak, kalian menjadi anak yang kuat, yang tabah, maka Indonesia akan bisa mengatasi covid. Covidnya juga takut sama anak-anak yang berani, yang sehat, yang pikirannya selalu positif."
"Dalam dua-tiga hari ini peningkatannya sangat drastis sekali yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis. "
"Karena petugasnya kan tetap. Pemilihnya yang berganti-ganti. Ya supaya melindungi masyarakat dari penularan covid-19," 
WNI yang berada di Arab Saudi masih menjadi penyumbang kasus tertinggi, yakni sebanyak 270 WNI
"Pak Jokowi butuh back up politik dari partai politik. Di saat hari ini banyak oposisi jalanan, banyak oposisi dari ormas, banyak masyarakat yang tidak puas atas kinerjanya, banyak mahasiswa demo."
Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara kebijakan ekspor benih lobster (benur) dengan alasan untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan benur.
"Kalau Ibu Susi bagus (jadi menteri KKP lagi). Cuma Bu Susi harus mau mendengar, mendengar sikap dan pandangan para ilmuwan maupun ahli."
"Pertama saya minta maaf kepada Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau. Saya juga minta maaf kepada Prabowo Subianto, beliau adalah guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal."
"Alhamdulillah, dananya sudah turun dan akan segera diturunkan (disalurkan). Dan saya yakin itu sangat bisa membantu, mahasiswa, murid dan guru,"
KPK menyita barang bukti berupa jam tangan dan tas mewah yang diduga hasil belanja dari Amerika Serikat. Selain itu KPK juga menyita kartu debit (ATM) yang diduga digunakan untuk belanja di luar neger
"Itu ada daftarnya di hasil tangkapan Bea Cukai. Kami rekomendasikan itu dicabut dulu izinnya, jangan mereka diberi izin ekspor karena dia mereka tidak jujur melaporkan berapa yang diekspor"
"Terakhir itu Komisi IV memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster yang nyata-nyata melakukan manipulasi data ekspor."
"Ketika dilaksanakan adanya jumlah orang bertemu dengan jumlah yang banyak, protokol harus diterapkan. Kalau tidak, dapat berimbas terjadinya penularan," 
