KBR, Jakarta– Kementerian Perhubungan tidak akan mengeluarkan izin kereta cepat Jakarta-Bandung jika semua dokumen belum
lengkap. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, ada dua izin
yang belum dipenuhi yaitu izin konsesi dan izin pembangunan. Menurutnya,
kelengkapan izin tersebut penting karena menyangkut keselamatan
penumpang.
“Yang
penting itu ada dua, perjanjian konsesi, ini lagi proses, lagi
negosiasi. Kalau negosiasi ya kurangnya banyak detailnya. Kalau mau
ikut, mau jadi tim, mengajukan surat nanti saya kasih. yang kedua ini
ijin pembangunan. Kalau ijin pembangunan ini kan bukan ijin
administratif. Ini kan analisa teknis. Yang penting adalah laporan
analisa hidrologi dan hidrolika harus ada. Termasuk juga mekanika
tanah,” kata Jonan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi,
Kamis (28/01/16).
Jonan menambahkan lembaganya tidak akan
memberikan tenggat waktu apapun kepada PT. Kereta Cepat Indonesia Cina
untuk melengkapi izin tersebut.
Untuk diketahui, proyek ini akan
dibiayai China Development Bank dan konsorsium PT. Pilar Sinergi BUMN
dengan komposisi 70 banding 30. Berdasarkan hasil pra-studi kelayakan
dari konsultan Tiongkok, proyek pembangunan kereta cepat ini ditaksir
menelan dana sekitar Rp 70 triliun.
Editor: Malika
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat menjaga persatuan, perdamaian dan tidak terprovokasi berita bohong atau diadu domba selama tahun politik.
Kenaikan harga pangan yang sudah tidak wajar yakni pada sektor bawang merah dan bawang putih yang kenaikannya mencapai 20 persen.
"Ternyata pemerintah cuma pemadam kebakaran saja. Jika harga sudah berterbangan naik baru menggelar operasi pasar."
Fobia ini menyebabkan penderitanya merasa takut secara berlebihan terhadap kematian.
