Dinas Pendidikan Sulut Selenggarakan Sekolah Khusus Tahanan Anak

Saat ini ada ratusan anak yang berada di lembaga pembinaan khusus anak yang bermasalah dengan hukum di seluruh Sulawesi Utara.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 28 Jan 2016 20:07 WIB

Author

Zulkifli Madina

Dinas Pendidikan Sulut Selenggarakan Sekolah Khusus Tahanan Anak

Ilustrasi. Penjara anak. Foto: Antara

KBR, Manado- Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Utara akan tetap memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang terjerat kasus hukum. Di antaranya melalui penyelenggaraan sekolah khusus. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Utara, Gemmy Kawattu mengatakan jumlah anak yang bermasalah dengan hukum di Sulawesi Utara terus meningkat. Saat ini ada ratusan anak yang berada di lembaga pembinaan khusus anak yang bermasalah dengan hukum di seluruh Sulawesi Utara.

“Kami memberikan koordinasi pelayanan untuk pendidikan paket A,B,C bagi anak-anak yang bermasalah hukum dan memberikan kesadaran hukum bagi anak-anak,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Utara, Gemmy Kawatu, Kamis (28/1/2016).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Gemmy Kawattu mengatakan pelajaran bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sama dengan anak-anak di sekolah umum. Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, Sudirman mengatakan akan memberikan kesempatan dan tempat khusus pada anak–anak yang terjerat hukum untuk mengikuti Ujian Nasional dan di Sulawesi Utara. Dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, baru Kota Tomohon yang memiliki sekolah khusus untuk anak yang terjerat hukum. 

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Pemisahan Sel Napi LGBT Tuai Protes

Kabar Baru Jam 17

Pemerintah Dinilai Lamban Antisipasi Gagal Panen di Musim Kemarau