KBR, Jakarta- Pengacara Azas Tigor Nainggolan melaporkan Menteri Koordinator Politik hukum dan Keamanan, Tedjo Edhi Purdijatno ke Bareskrim Mabes Polri.
Tigor mengadukan pernyataan menteri yang menyebut massa yang berkumpul di Kantor KPK Jumat malam sebagai rakyat tidak jelas. Kata Tigor, menteri Tedjo bisa dijerat pasal penghinaan.
"Saya Jumat malam sebagai lawyer dan aktivis anti korupsi merasa terhina dengan pernyataan pak Tedjo," ujar Tigor sebelum masuk gedung Bareskrim Mabes Polri, Senin (26/1) siang.
"Dikatakan rakyat tidak jelas. Paling tidak itu adalah pasal penghinaan," jelasnya lagi.
Pengacara Azas Tigor Nainggolan menambahkan, dirinya membawa dua barang bukti dalam pelaporan tersebut. Yaitu foto kehadirannya di KPK Jumat malam dan kumpulan berita di media soal pernyataan Tedjo.
Sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno menyebut masyarakat yang mendukung KPK sebagai rakyat tidak jelas.
Selain itu, Tedjo juga menyebut KPK kekanak-kanakan karena mengajak masyarakat untuk berkumpul di gedung KPK saat terjadi penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto oleh kepolisian.
Editor: Dimas Rizky
“Sampai saat ini belum ada draf yang disampaikan pemerintah terkait omnibus law," kata Ketua DPR Puan Maharani.
Untuk kegiatan usaha 'risiko rendah', masyarakat cukup melakukan pendaftaran.
Donny diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Saeful.
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan. Surat permintaan bantuan kepada Polri dalam rangka mencari dan menangkap tersangka tersebut sudah dilayangkan."
"Jadi bagi perusahaan tambang tertentu yang memiliki program hilirisasi, tidak ada batasnya. Apa dampak ini semua? Pengusiran akan terjadi terhadap orang-orang di kampung."
"Saya kira itu jelas menyengsarakan rakyat ya. Dan itu jelas mengkhianati cita-cita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan segala macam gombalnya pada waktu pemilu," ujar Fadli Zon.
"Kami masih perlu waktu mendiskusikan termasuk dengan keluarga," kata Rommy kepada hakim. 
"Kalau itu dipaksakan, kami akan melaksanakan mogok nasional. Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik, sampai omnibus law cluster ketenagakerjaan di-drop."
"Dengan rumus penetapan upah per jam, ini intinya akal-akalan mereka (pengusaha) saja agar memberikan upah lebih kecil, itu saja intinya."
"Filosofi fleksibilitas kerja (artinya) perlindungan terhadap pekerja itu dicabut sedikit demi sedikit. Dampaknya, perusahaan akan menerima pekerja melalui sistem kontrak dan outsourcing saja."
"Barang-barang dari produsen pasti dibawa ke pelabuhan, apakah untuk dijual ke tempat lain atau ekspor. Jadi sebelumnya dimasukan ke iradiator gamma supaya lebih tahan lama."
"Pasal-pasal yang melindungi pekerja atau tenaga kerja justru malah direvisi. Sehingga akan semakin tidak ada kepastian hukum bagi para pekerja."
"Sehingga publik dapat dengan jelas menilai apakah substansi serta materi muatan yang diatur dalam RUU itu cukup layak untuk ditempatkan dalam level undang-undang."
"Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama, yaitu Penyederhanaan Perizinan Berusaha," kata Sesmenko Perekonomian.
"Kalau memang mau diteruskan atau dihentikan, ya Jaksa Agung untuk memproses lanjutan dari berkas penyelidikan Komnas HAM yang pro-justisia ini."
"Karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan, sehingga dari kepercayaan yang dibangun akan memudahkan kita nanti melakukan kerja-kerja bersama,” ujar Jokowi. 
Jokowi tidak mau karena ada masalah konektivitas antar-wilayah membuat para peserta terlambat hadir untuk bertanding. 
"Semua ekspektasi masyarakat terhadap saya tidak akan tercapai dalam lima tahun. Tidak mungkin, mohon maaf," kata Mendikbud Nadiem.
"Menghilangkan tambang-tambang tanpa izin, dan merehabilitasi, mereklamasi bekas-bekas tambang itu yang banyak di sekitar ibu kota, memang kewajiban kita itu,” kata Jokowi.