Petinggi PDIP Ungkap soal Samad, KPK dan DPR Bereaksi

"Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengakui pernah bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad di sebuah apartemen mewah di Jakarta."

KBR, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengakui pernah bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad di sebuah apartemen mewah di Jakarta.

Hasto mengatakan pertemuan tersebut difasilitasi oleh seseorang berinisial D1 yang berasal dari unsur profesional. Dia mengklaim dalam pertemuannya itu Samad menawarkan diri menjadi pendamping Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, pertemuan itu terjadi lantaran D1 yang disinyalir sebagai suruhan Samad menghubunginya. Namun, dia mengaku pertemuan dan pernyataannya itu atas nama pribadi.

"Setelah itu D1 sering menghubungi kami dan memohon agar Abraham Samad mengikuti proses calon presiden. Kemudian ada pertemuan kedua Abraham Samad tidak sendirian tetapi dengan salah satu unsur dari lembaga beliau," ujar Hasto kepada wartawan di sebuah apartemen mewah tempat pertemuannya dengan Samad di Jakarta Selatan, Kamis (22/1).

Hasto menambahkan pertemuan Joko Widodo dengan Abraham Samad  di Bandara dan hotel mewah di Yogyakarta sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2014, sudah direncanakan. Pertemuan tersebut untuk membahas rencana strategis penetapan Abraham Samad sebagai calon wakil presiden. Soal pengungkapan ini, ia pun siap dipanggil Komite Etik KPK.

Soal ini, KPK menyatakan akan mengkonfirmasi informasi yang dituding PDIP itu. Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi mengatakan pihaknya meminta pihak manapun agar tak mediskreditkan seseorang untuk mencapai sesuatu.

“Jangan sampai siapa pun melakukan apapun dalam rangka mediskreditkan seseorang, kalau disampaikan itu benar tentu kami melihat dokumen-dokumen kalau memang itu dokumen," kata Johan di kantornya.

Sementara di DPR, Ketua Komisi III, Aziz Syamsudin menyatakan siap mengambil tindakan jika Ketua KPK Abraham Samad terbukti melancarkan manuver politiknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi, objektivitas dan kredibilitas aparat penegak hukum.

“Kalau itu memang benar terjadi tentu Komisi Hukum akan mengambil langkah-langkah langkah-langkah itu kan ada dalam konstitusi dan undang-undang. Saya harapkan itu tidak benarlah, saya harap,” ujar Azis.

Editor: Anto Sidharta

• Petinggi PDIP hasto
• Samad
• KPK dan DPR Bereaksi