KBR, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil “Save KPK” mengecam pernyataan Presiden Joko Widodo yang dinilai tak memberikan solusi dalam penangkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto.
Menurut Anggota Koalisi, Anis Hidayah, pidato Jokowi tak mencerminkan sebagai kepala negara. Jokowi dinilai sengaja membiarkan pelemahan KPK dan mengkhianati masyarakat Indonesia.
“Mengencam pernyataan Jokowi yang tidak memberikan solusi, atas kriminalisasi terhadap BW wakil Ketua KPK, pernyataan Jokowi tidak mencerminkan seorang kepala negaray ang berpihak kepada upaya pemberantasan korupsi dua pernyataan jokowi tidak lebih tegas dari ketua RT, kita butuh seorang presiden bukan petugas partai,” kata Anis di Gedung KPK, Jumat (23/1). .
Anis Hidayah mengatakan jika Sabtu (23/1) pagi Bambang Widjojanto tak bebas, maka pihaknya akan mengajak masyarakat untuk bergerak membebaskannya.
Sebelumnmya, Presiden Joko Widodo berkomentar singkat menyikapi penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Jumat (23/1) pagi.
Jokowi menyatakan sikapnya usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno, Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri Badrodin Haiti di Istana Bogor.
“Tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Wakapolri, sebagai kepala negara saya meminta pada institusi Polri dan KPK, memastikan bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan Undang-Undang yang ada,” ujar Jokowi dalam jumpa persnya, Jumat (23/1).
Jokowi menyatakan, sebagai Kepala Negara ia meminta agar Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Dua hal itu yang saya sampaikan kita berharap semuanya media, terutama menyampaikan halhal yang objektif. Saya kira itu yang saya sampaikan,” tutup Jokowi.
Jumat (23/1) pagi Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Bambang ditangkap KPK saat mengantar anaknya ke sekolah. Ia ditetapkan sebagai tersangka pemberian keterangan palsu saat bersaksi di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.
Editor: Anto Sidharta
Aktivis: Kita Butuh Seorang Presiden Bukan Petugas Partai
Koalisi Masyarakat Sipil

NASIONAL
Jumat, 23 Jan 2015 21:07 WIB


Aktivis, Jokowi, Bambang
Berita Terkait
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Perlindungan Hukum untuk Para Pembela HAM Masih Lemah